Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelarasan Rincian Output Kementerian/Lembaga Anggota Forum KKPH terhadap Subdimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) di Jakarta.
Rapat tersebut dipimpin oleh Plh. Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan dan dihadiri oleh perwakilan lintas kementerian serta lembaga strategis negara.
“Sinkronisasi program nasional penguatan Indeks Keamanan Laut menjadi langkah strategis untuk mewujudkan maritime governance yang berbasis data, terukur, dan berorientasi hasil,” ujar Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Wahyu Handoyo.
“Melalui integrasi kebijakan dan indikator lintas kementerian dan lembaga, kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran, setiap kegiatan, dan setiap kebijakan memiliki kontribusi nyata terhadap ketahanan maritim bangsa,” terangnya.
Lebih lanjut, Wahyu menegaskan Indeks Keamanan Laut Nasional akan menjadi instrumen penting dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang berdaulat, aman, maju, dan berkelanjutan sebagai Poros Maritim Dunia.
“Untuk itu, kolaborasi antarlembaga, sinergi pusat dan daerah, serta validitas data menjadi kunci utama dalam implementasinya,” ujarnya.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, membuka sesi dengan paparan mengenai urgensi validitas data statistik dalam formulasi IKLN.
Kolonel Bakamla Bela Nusa Bahari dari Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI menekankan pentingnya penyamaan indikator operasional antarinstansi penegak hukum di laut.
Sementara itu, Tantri Lisdiawati, dari Kemendagri menyoroti peran pemerintah daerah dalam mengadopsi indikator IKLN ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Narasumber terakhir, Nanang Aprilianto dari Bappenas, menjelaskan penyelarasan IKLN dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 sebagai dasar penguatan sistem keamanan laut nasional yang berorientasi hasil.
Forum ini membahas secara substantif sinkronisasi program dan data antar-Kementerian/Lembaga untuk memperkuat enam dimensi utama IKLN, yakni pengendalian kejahatan dan pelanggaran di laut, pengendalian pencemaran, pengendalian kecelakaan, kapasitas patroli, kapasitas pemantauan, dan koordinasi kelembagaan.
Seluruh peserta menyepakati penyusunan metodologi IKLN harus mengikuti prinsip statistik universal yang menekankan validitas, transparansi, dan keterbandingan agar dapat digunakan sebagai instrumen pengendali kebijakan lintas sektor.
Kehadiran perwakilan dari TNI AL, Polri, Bakamla, KKP, Kemhan, Bappenas, serta instansi teknis lainnya memperkaya pembahasan dengan perspektif multidimensional.
Forum ini juga menyoroti pengukuran keamanan laut tidak boleh semata didasarkan pada jumlah pelanggaran, melainkan harus mencerminkan efektivitas koordinasi, efisiensi operasi, dan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman maritim.
Rapat menghasilkan enam butir kesimpulan utama dan tiga rekomendasi kebijakan strategis.
Wahyu menerangkan forum sepakat menjadikan IKLN sebagai instrumen evaluasi terpadu dan terukur untuk menilai efektivitas kebijakan keamanan maritim, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Seluruh peserta mendukung integrasi penuh IKLN dalam RPJMN 2025–2029 dan menekankan pentingnya harmonisasi data lintas lembaga serta pembentukan forum tetap verifikasi dan evaluasi.
Selain itu, disepakati bahwa penguatan metodologi dan sosialisasi IKLN kepada pemerintah daerah akan menjadi prioritas tahap berikutnya.
“Dengan komitmen bersama seluruh unsur pemerintah, pelaksanaan IKLN diharapkan menjadi tonggak menuju sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi, adaptif, dan selaras dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” tandas Wahyu.
Editor: Amiruddin. MK
