Aceh Singkil – Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) meminta aparat penegak hukum menyelidiki proses pengadaan sapi bantuan meugang yang bersumber dari Bantuan Presiden di Kabupaten Aceh Singkil.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, menilai ketidakjelasan tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi penggunaan anggaran.
“Kami meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk memastikan proses pengadaan ini berjalan sesuai aturan. Jika tidak ada masalah, seharusnya data dibuka secara transparan,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 Februari 2026.
Hal tersebut disampaikan menyusul belum adanya penjelasan terbuka mengenai jumlah sapi yang diadakan dan total anggaran yang digunakan.
Budi juga menyoroti laporan masyarakat yang mengaku menerima daging dalam kondisi kurang segar dan berbau.
“Apabila temuan itu benar, hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas dalam distribusi bantuan,” Ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan klarifikasi administratif.
“Aparat penegak hukum, perlu melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi penyimpangan serta kemungkinan kerugian negara,” Terangnya.
AMPAS meminta Kejaksaan dan Kepolisian membuka penyelidikan resmi, melakukan audit investigatif, serta memeriksa pihak penyedia dan pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan.
“Bantuan Presiden adalah simbol kehadiran negara membantu rakyat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral,” ujar Budi.
Menurut dia, AMPAS akan mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan.
“Jika memang tidak ada pelanggaran, buka seluruh data ke publik. Namun jika ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” Demikian Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo.
Editor: Amiruddin. MK
