Banda Aceh – Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh menerima kunjungan silaturahim Pengurus Lembaga Pemerhati dan Advokasi Syariat Islam (LEPADSI) di ruang kerja Banleg DPR Aceh, Jumat sore 28 Juli 2023. Rombongan diterima langsung oleh Ketua Banleg, Tgk Mawardi, Wakil Ketua H. Ridwan Yunus, dan Tgk. H Irawan Abdullah.
Rombongan dari LEPADSI diantaranya; H. Azwar Abu Bakar, Abu Yus, Prof Apridar, DR Sirajudin, Prof Nazaruddin, DR Silahuddin, DR Kurniawan, dan beberapa politisi senior dan mantan pejabat.
Menurut Azwar Abu Bakar yang memimpin rombongan tersebut, LEPADSI ini dibentuk karena kegundahan pihaknya karena tidak berjalannya pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang diharapkan.
“Jadi kami akan menghadapi jika ada siapapun yang ingin mengganggu pelaksanaan Syariat Islam tersebut,” kata Azwar.
Sedangkan Abu Yus menyampaikan UU No.11/2006 menegaskan bahwa Aceh merupakan regulasi yang menegaskan Aceh sudah semestinya dijalankan dalam Daulah Islamiyah dalam Negara Republik Indonesia.
“Apalagi kita dikuatkan UU No.44/1999. Jadi qanun memiliki kekuatan bagi kita untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Banleg DPRA, Tgk Mawardi mengapresiasi kunjungan LEPADSI, karena lembaga ini merupakan gabungan politisi senior, tokoh intelektual kampus, dan para mantan pejabat senior.
“Kami yakin, ayah dan abang-abang semua memiliki pengalaman yang kuat atas dinamika politik dan birokrasi Aceh sebelumnya, kunjungan ini menjadi penambah semangat kami, bahwa kita dapat saling berkolaborasi,” katanya.
Tgk Mawardi yang akrab dipanggil Tgk Adek ini mengharapkan LEPADSI yang di dalamnya diisi oleh pemimpin dan tokoh intelektual serta orang-orang pintar, untuk mengkritisi dan menyumbang pemikiran positif dan konstruktif dalam merespon keadaan kekinian Aceh atas politik, ekonomi, dan birokrasi program-program pembangunan.
“Jangan terkesan LEPADSI hanya berkait pada isu pelaksanaan Syariat Islam saja, padahal untuk memperkuat pelaksanaan Syariat Islam sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah Jakarta menjalankan wewenang Keistimewaan dan Kekhususan Aceh,” tegasnya.
“Meskipun qanun yang dihasilkan bagus, namun perlu diteruskan dengan peraturan-peraturan gubernur agar menjadi rujukan pelaksanaannya, namun jika tidak ada pergub maka qanun tersebut bisa mandek,” tambahnya.
Tgk Adek yang juga Politisi Partai Aceh mengaku sangat paham ruh perjuangan, pondasinya dibangun oleh Wali Nanggroe Tgk Muhammad Hasan di Tiro, bahwa perjuangan Aceh ini memang didasari pada cita-cita mengamalkan ajaran dan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Islam.
“Dan beliau juga kuatkan dengan nasionalisme ke-Acehan, kenapa ? karena setiap langkah kita harus selalu atas pertimbangan ‘Aceh Political Interest’,” ungkapnya.
Banleg DPR Aceh mengaku sangat membuka diri untuk menyambut keterlibatan LEPADSI. “Dalam jangka pendek kami ingin LEPADSI bisa terlibat dalam pembahasan revisi qanun Pendidikan Aceh, dimana saat ini sangat perlu semangat dan pemikiran dari abang-abang, ayah-ayah dan guree-guree kami semua,” imbuhnya.
