Home / Aceh Barat / Pemerintah

Rabu, 12 Maret 2025 - 04:57 WIB

Buka Musrenbang, Wabup Aceh Barat Harapkan Konsisten Antara Perencanaan dan Penganggaran

Redaksi

Buka Musrenbang, Wabup Aceh Barat Harapkan Konsisten Antara Perencanaan dan Penganggaran. Foto: Dok. Diskominsa Aceh Barat

Buka Musrenbang, Wabup Aceh Barat Harapkan Konsisten Antara Perencanaan dan Penganggaran. Foto: Dok. Diskominsa Aceh Barat

Aceh Barat – Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tingkat Kecamatan Sungai Mas. Acara ini berlangsung di halaman Masjid Kajeung pada Selasa (11/3/2025).

Dalam sambutannya, Said Fadheil mengatakan, pentingnya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya agar pembangunan daerah berjalan efektif.

“Dengan SIPD, setiap perencanaan akan langsung terhubung dengan penganggaran, sehingga tidak ada lagi program yang dibuat tanpa dukungan anggaran yang jelas,” ujar Said Fadheil

Lebih lanjut Said menjelaskan, Musrenbang tingkat kecamatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Tema pembangunan yang diusung mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yakni “Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Daya Saing melalui Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.”

Baca Juga :  Pj Bupati Mahdi Jamu Kontingen PON Cabor Softball

Disisi lain, Ia juga meminta aparatur gampong untuk menjadi jamaah tetap di masjid saat shalat lima waktu.

“Ini menjadi atensi kami. Kehadiran aparatur di masjid tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga mempererat hubungan sosial di masyarakat,” ujar Said.

Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan Dana Desa yang harus dilakukan secara bijak dan sesuai prioritas, mengingat adanya efisiensi anggaran.

Baca Juga :  Pj Bupati Resmikan Balee Beut Dayah Terpadu Babul Magfirah 

“Jangan main-main dengan Dana Desa. Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara Camat Sungai Mas, Zulkifli, SE, dalam kesempatan yang sama memaparkan beberapa prioritas pembangunan di wilayahnya. Beberapa di antaranya adalah:

Usulan pembangunan jaringan telekomunikasi. Sebab hingga saat ini masyarakat masih mengalami kesulitan akses telekomunikasi yang menjadi kebutuhan utama.

Kemudian juga peningkatan Layanan Kesehatan. ia meminta bisa dipenuhi Kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis di dserahnya.

Selain itu, infrastruktur Jalan juga menjadi atensi masyarakat sungai mas, Pengusulan pembangunan jalan telah diajukan untuk meningkatkan aksesibilitas warga.

Baca Juga :  Pj Gubernur Aceh: Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Percepat PAT dan LTT

Di hari yang sama, Wakil Bupati Said Fadheil juga membuka Musrenbang RKPD 2026 tingkat Kecamatan Panton Reu. Dalam acara ini, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah.

“Musrenbang adalah wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan program yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Said menegaskan, Musrenbang tingkat kecamatan ini menjadi langkah awal dalam merancang pembangunan daerah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Aceh Barat, pungkasnya.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Plt Sekda Aceh Besar Buka Puasa Bersama Rakan Media Abes

Aceh Besar

Pj Bupati Iswanto Hadiri Launching Penerbangan Umrah Perdana Citilink

Aceh Besar

Pj Bupati Iswanto: Panas Bumi Gunung Seulawah Agam Langkah Strategis untuk Aceh Besar

Aceh Barat

Pj. Bupati Aceh Barat Hadiri Pelantikan Anggota PPS pada Pemilu 2024

Aceh Barat

Wakili Pj Bupati Aceh Barat, Sekda Marhaban Hadiri Upacara Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan Fungsional

Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh Raih Predikat “Sangat Baik” dalam Evaluasi SPBE Tahun 2024

Nasional

Awasi Anggaran Olahraga, Kemenpora teken MoU dengan Kejagung

Nasional

Menko Polhukam Bersama Menteri ATR/BPN Membahas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat