Home / Daerah

Selasa, 11 Agustus 2026 - 09:00 WIB

Bupati Pidie Lantik 17 Pejabat, Pesan Integritas hingga Pelayanan Publik

mm Amir Sagita

Bupati Pidie Sarjani Abdullah saat menandatangani berita acara pelantikan pejabat struktural di ruang kerja bupati pada Senin (10/8/2026) (Foto.IST).

Bupati Pidie Sarjani Abdullah saat menandatangani berita acara pelantikan pejabat struktural di ruang kerja bupati pada Senin (10/8/2026) (Foto.IST).

Sigli – Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, M.H., melantik 17 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie pada Senin, 10 Agustus 2026. Pelantikan berlangsung di ruang kerja Bupati Pidie dan mencakup pejabat administrator, pengawas, serta pejabat fungsional.

Pelantikan itu merujuk Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 800/537/KEP.33/2026 tentang Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Dari 17 pejabat yang dilantik, satu orang menduduki jabatan pengawas, satu pejabat administrator, dan 15 lainnya merupakan pejabat fungsional.

Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Sarjani mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar perubahan posisi dalam struktur pemerintahan. Ada tanggung jawab pelayanan publik yang melekat di dalamnya.

Ia meminta para pejabat menjaga integritas dan profesionalisme serta menghindari penyalahgunaan kewenangan, pungutan liar, dan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Baca Juga :  Provinsi Aceh relatif terkendali, Kemenko Polkam Evaluasi 25 Tahun Operasi Intelijen

Transparansi dan akuntabilitas, kata Sarjani, harus menjadi prinsip dalam menjalankan setiap tugas pemerintahan. Ia juga meminta pejabat meningkatkan mutu pelayanan dengan menjadikan kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan.

Pesan tersebut menjadi penting karena wajah birokrasi pemerintah daerah pada akhirnya diukur bukan dari banyaknya jabatan yang terisi, melainkan dari seberapa efektif pelayanan diterima masyarakat.

Rotasi dan Penugasan Baru

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Ridwanto, S.M., sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie. Sementara dr. Cut Fatimah Az Zahara, Sp.N., dilantik dalam jabatan fungsional.

Penandatanganan berita acara pelantikan dilakukan secara simbolis oleh kedua pejabat tersebut.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan disaksikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jufrizal, S.Sos., M.Si., dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pidie Muhammad Harris, S.STP., M.Si. Pengucapan sumpah turut didampingi rohaniawan.

Baca Juga :  Penerangan Kodam IM Laksanakan Kegiatan Pembinaan Media Masa

Sejumlah pejabat pemerintah daerah hadir dalam prosesi tersebut, antara lain Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Apriadi, S.Sos., Sekretaris DPRK Pidie H. Idhami, S.Sos., M.Si., serta Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Dr. Ismed, S.Pd., M.Pd.

Dua Jabatan Pelaksana Diserahkan

Agenda tidak berhenti pada pelantikan. Bupati juga menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas untuk dua posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Apriadi, S.Sos., menerima SK sebagai Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie. Sedangkan Dr. Ismed, S.Pd., M.Pd., menerima SK sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.

Baca Juga :  Kejati Aceh Telusuri Dugaan Korupsi pada Balai Guru Penggerak

Penyerahan kedua SK tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Sarjani Abdullah.

Penempatan pejabat pelaksana tugas itu menambah dinamika dalam penataan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie. Di satu sisi, pemerintah dituntut memastikan roda organisasi tetap berjalan tanpa kekosongan kepemimpinan. Di sisi lain, pejabat yang ditunjuk harus mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah ke dalam kerja birokrasi yang terukur.

Pelantikan 17 pejabat ini dengan demikian bukan sekadar seremoni pengambilan sumpah. Ia menjadi bagian dari proses penataan organisasi pemerintahan sekaligus ujian bagi para pejabat baru: apakah pesan tentang integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik benar-benar berhenti di ruang pelantikan atau menjelma menjadi praktik sehari-hari di kantor-kantor pemerintahan.

Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita

Share :

Baca Juga

Daerah

Dishub Aceh Pertahankan Gelar SKPA Informatif Terbaik Tahun 2024

Daerah

Pejabat di Pidie Terancam dipidana, Gonta Ganti Pelat Mobil

Daerah

Mellani Subarni Beri Dukungan Dua Pasien Anak Bocor Jantung di RS Harapan Kita Jakarta

Daerah

BSI Serahkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Masyarakat Aceh Serta Percepat Pemulihan Layanan

Aceh Besar

Aceh Besar Boyong 40 Relawan ke Jumbara PMR di Tamiang

Daerah

Mahasiswa dan Warga Simeulue Desak Kejaksaan Tuntaskan Dugaan Kasus Baitul Mal

Daerah

Bahas Pupuk Subsidi, Ini Kata Pimpinan Ombudsman

Daerah

Jelang Lebaran, BNPB Pastikan tidak ada lagi warga korban bencana gayo lues tinggal di tenda pengungsian