Aceh Barat Daya — Pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah XIV Aceh Barat Daya (Abdya) patut dipertanyakan setelah kegiatan lomba sepak bola siswa laki-laki mengenakan daster di SMA Negeri Unggul Harapan Persada (SMA HP) sempat berlangsung dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Penghentian kegiatan tersebut baru setelah persoalan itu mendapat sorotan.
Padahal, lomba berlangsung di lingkungan sekolah dan melibatkan siswa dalam agenda perayaan kemerdekaan.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan serius terhadap fungsi pengawasan dan pembinaan Cabdin Pendidikan Aceh Wilayah XIV.
Mengapa kegiatan yang berpotensi bertentangan dengan norma agama dan imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masuk dalam agenda sekolah tanpa terdeteksi?
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Abdya, Andri Novidar, mengaku telah mengonfirmasi kegiatan tersebut kepada kepala sekolah.
Pihak sekolah kemudian meminta maaf dan mengaku tidak mengetahui adanya imbauan MUI terkait larangan laki-laki mengenakan pakaian perempuan dalam kegiatan perayaan kemerdekaan.
“Beliau minta maaf. Mereka mengaku tidak tahu jika ada imbauan dari MUI,” kata Andri kepada awak media, Rabu (19/8/2026).
Andri mengatakan pihaknya langsung meminta sekolah menghentikan pertandingan tersebut.
Menurut dia, pihak sekolah menjelaskan lomba serupa pernah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya sehingga kembali masuk dalam agenda perayaan kemerdekaan tahun ini.
“Alasan pihak sekolah tadi karena kegiatan seperti itu memang sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Alasan tersebut justru mempertegas perlunya evaluasi terhadap sistem pembinaan dan pengawasan kegiatan kesiswaan.
Jika kegiatan serupa sudah pernah berlangsung sebelumnya, semestinya ada evaluasi agar agenda yang tidak sesuai dengan norma tidak kembali masuk dalam kegiatan sekolah.
Cabdin Pendidikan juga semestinya tidak hanya bertindak setelah sebuah kegiatan menjadi sorotan.
Pengawasan idealnya berjalan sejak tahap perencanaan dan penyusunan agenda, sehingga pihak sekolah memiliki batasan yang jelas mengenai kegiatan yang layak.
Andri menegaskan pihaknya telah meminta pertandingan tersebut dihentikan.
“Saya tadi sudah minta untuk di-stop,” katanya.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri Unggul Harapan Persada, Soraya Ulfa, membenarkan pertandingan tersebut telah berhenti.
Ia mengatakan kegiatan itu merupakan hasil rapat anggota OSIS dan hanya bertujuan memberikan hiburan kepada siswa.
“Tidak bermaksud apa pun, hanya sekadar hiburan,” ujar Soraya.
Namun, alasan hiburan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab sekolah untuk memastikan setiap kegiatan siswa tetap sesuai dengan norma yang berlaku.
Salah seorang masyarakat Abdya, Ihsan, menilai sekolah dan Cabdin Pendidikan perlu menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi serius.
Menurutnya, alasan kegiatan hanya untuk hiburan tidak seharusnya mengesampingkan aspek etika dan norma dalam lingkungan pendidikan.
“Apalagi kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan pendidikan dan melibatkan siswa sebagai peserta,” katanya.
Ihsan juga menyayangkan persoalan tersebut baru mendapat perhatian setelah kegiatan berlangsung dan menjadi sorotan.
Menurut dia, penghentian lomba memang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan pengawasan.
“Cabdin Pendidikan Aceh Wilayah XIV perlu mengevaluasi bagaimana kegiatan tersebut dapat masuk dalam agenda sekolah dan berlangsung tanpa pengawasan yang memadai,” ujarnya.
Ia menilai Cabdin sebagai instansi yang membina satuan pendidikan tingkat SMA memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan sekolah tidak hanya berjalan meriah, tetapi juga sejalan dengan nilai pendidikan, norma agama, etika, dan budaya masyarakat.
“Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah kegiatan menjadi sorotan,” kata Ihsan.
Ihsan mengingatkan, jika mekanisme pengawasan tidak ada perbaikan, kejadian serupa berpotensi kembali terjadi di sekolah lain.
“Kasus lomba siswa mengenakan daster ini semestinya menjadi alarm keras bagi Cabdin Pendidikan Aceh Wilayah XIV agar memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan kesiswaan di Abdya,” pungkasnya.
Sebelumnya, MUI telah mengingatkan masyarakat agar tidak mengenakan pakaian yang menyerupai lawan jenis dalam kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan, termasuk lomba dan karnaval.
Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menyebut laki-laki yang mengenakan pakaian yang secara khusus menjadi busana perempuan termasuk tasyabbuh atau menyerupai lawan jenis.
Menurutnya, haram hukumnya bagi laki-laki untuk berpenampilan atau menggunakan busana perempuan.
Dengan adanya imbauan tersebut, kasus di SMA HP Abdya semestinya menjadi perhatian serius bagi Cabdin Pendidikan Aceh Wilayah XIV.
Pengawasan terhadap kegiatan siswa tidak seharusnya bersifat reaktif setelah persoalan muncul ke publik.
Penghentian lomba menjadi langkah awal. Namun, evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pembinaan sekolah menjadi pekerjaan berikutnya agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
