Bekasi – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) dengan tema “Disinformasi, Konten Provokatif, dan Tantangan Keamanan Siber: Pembelajaran Kerusuhan di Nepal” di Bekasi. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman disinformasi, konten provokatif, dan kerentanan keamanan siber.
“Ancaman disinformasi dan konten provokatif tidak bisa dihadapi oleh satu lembaga saja; diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar ruang digital kita tetap kondusif dan tidak merembet menjadi gangguan keamanan di dunia nyata,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, Bekasi, Rabu, 30 September 2025.
Diskusi menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, penguatan regulasi, serta optimalisasi teknologi big data dan kecerdasan buatan dalam mencegah eskalasi ancaman dari ruang digital ke aksi fisik.
Eko Dono juga menambahkan bahwa forum ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain pembentukan Command Center Keamanan Siber Nasional, penguatan literasi digital masyarakat, serta percepatan mekanisme take down konten negatif.
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mendorong koordinasi antarinstansi dan multipihak, guna mewujudkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung stabilitas nasional.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, TNI/Polri, BUMN, akademisi, komunitas, platform digital, dan media serta para narasumber dari BSSN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, dan akademisi memaparkan strategi deteksi dini, penegakan hukum, serta studi kasus kerusuhan Nepal yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana mobilisasi.
Editor: Amiruddin. MK
