Banda Aceh- Komisi Informasi Aceh (KIA) menggelar diskusi santai bersama sejumlah jurnalis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kantor KIA, Geuceu, Banda Aceh, Kamis (31/07/2025).
Diskusi ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi antara KIA dengan para pihak yang memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, seperti wartawan dan aktivis LSM.
Ketua KIA, Junaidi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa masih banyak informasi publik yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat namun belum tersampaikan secara menyeluruh. Menurutnya, keterbukaan informasi publik masih menjadi isu yang belum dipahami secara luas oleh masyarakat Aceh.
“Informasi publik ini adalah salah satu isu yang belum begitu diketahui banyak orang secara keseluruhan,” ujar Junaidi.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun KIA sepanjang tahun 2023 hingga 2024, terdapat sejumlah informasi yang seharusnya menjadi konsumsi publik namun belum terbuka, seperti penggunaan dana desa dan dana BOS. Padahal, kedua jenis anggaran ini berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Pihak KIA ketahui, dari data 2023 hingga 2024, salah satu isu yang sulit diakses publik adalah pendanaan dana desa dan dana BOS, yang seharusnya diketahui oleh masyarakat,” tambah Junaidi.
Dalam diskusi itu, juga disinggung peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh yang memiliki kewenangan dalam hal advokasi publik. Namun, lembaga tersebut disebut lebih fokus pada instrumen Monitoring dan Evaluasi (Monev) dibandingkan dengan penyampaian langsung informasi kepada masyarakat.
“Salah satu instrumen yang Ombudsman punya adalah untuk memberikan advokasi kepada publik. Mereka punya instrumen penyampaian informasi dan monev, tapi sejauh ini mereka lebih fokus pada instrumen monev,” ujar Junaidi.
Melalui kegiatan ini, KIA berharap dapat memperkuat sinergi dengan media dan LSM sebagai mitra strategis dalam mengawal keterbukaan informasi di Aceh. Diskusi seperti ini direncanakan akan terus dilanjutkan sebagai ruang evaluasi bersama untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor pemerintahan.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Aininadhirah
