Nagan Raya — Sektor perparkiran Kabupaten Nagan Raya tidak hanya menyimpan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membuka ruang usaha bagi pihak ketiga yang memiliki kemampuan mengelola layanan parkir secara profesional.
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Perhubungan mendorong hadirnya mitra usaha untuk membangun sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, terukur dan berbasis teknologi.
Kepala Dinas Perhubungan Nagan Raya, Said Nazaruddin, mengatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan badan usaha maupun pelaku usaha yang memiliki kapasitas manajerial, sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung pengelolaan parkir.
“Pemerintah daerah tidak harus bekerja sendiri. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan dapat menjadi mitra dalam membangun tata kelola parkir yang profesional,” ujar Said.
Menurutnya, peluang kerja sama tidak sebatas pengelolaan pungutan parkir. Mitra profesional dapat mengambil peran dalam penataan juru parkir, sistem pencatatan transaksi, pengawasan titik parkir, digitalisasi pembayaran hingga penyusunan laporan penerimaan.
Bagi dunia usaha, ini merupakan ruang untuk menghadirkan model bisnis baru yang dapat memberikan nilai tambah, sepanjang seluruh mekanisme kerja sama disusun secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, Said mengakui sosialisasi kepada calon mitra masih perlu diperluas. Pemerintah daerah perlu membuka informasi secara jelas mengenai objek parkir yang dapat dikerjasamakan, mekanisme pemilihan mitra, jangka waktu, hak dan kewajiban, sistem penyetoran serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.
Kepastian tersebut menjadi penting agar calon mitra dapat melakukan kajian bisnis secara objektif sebelum mengambil keputusan investasi.
Saatnya Mengubah Parkir Menjadi Sistem
Pengelolaan parkir modern membutuhkan lebih dari sekadar juru parkir dan karcis. Diperlukan sistem yang mampu mencatat transaksi, mengawasi aktivitas lapangan dan memastikan setiap penerimaan dapat dipertanggungjawabkan.
Digitalisasi, identitas resmi juru parkir, pemetaan titik parkir dan pelaporan berkala dapat menjadi bagian dari transformasi tersebut.
Bagi pemerintah daerah, target akhirnya bukan sekadar meningkatkan penerimaan, tetapi menciptakan tata kelola yang mampu menekan kebocoran dan meningkatkan pelayanan publik.
Sementara bagi pihak ketiga, terbukanya ruang kolaborasi ini menjadi kesempatan untuk menawarkan solusi, teknologi dan model pengelolaan yang efisien kepada pemerintah daerah.
“Harapannya masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih tertib, pemerintah memperoleh sistem penerimaan yang terukur, dan mitra mendapatkan ruang usaha melalui mekanisme kerja sama yang jelas,” kata Said.
Kini peluang tersebut membutuhkan dua langkah: pemerintah membuka informasi dan mekanisme kerja sama secara transparan, sementara dunia usaha hadir membawa kapasitas, teknologi dan konsep pengelolaan yang profesional.
Parkir bukan sekadar tempat kendaraan berhenti. Jika dikelola dengan sistem, ia dapat menjadi sumber pelayanan, peluang usaha dan salah satu penggerak PAD daerah.
Nagan Raya membuka ruang kolaborasi. Mitra profesional ditunggu.
Reporter: Aprizali.43
Editor: Amiruddin. MK
