Banda Aceh — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Rakor tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (19/12/2025).
Rapat koordinasi ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Dari unsur Pemerintah Aceh, rapat dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), staf ahli dan staf khusus Gubernur Aceh, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk TNI, Polri, dan Basarnas. Sejumlah pejabat kementerian juga mengikuti rapat secara daring, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Rakor dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Nazib Faisal, bersama Sekda Aceh M. Nasir.
Dalam rapat tersebut dibahas empat agenda utama penanganan pascabencana, yakni pelaksanaan tanggap darurat tahap II hingga 25 Desember 2025, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, mitigasi risiko bencana, serta kebutuhan dan skema pendanaan.
Sekda Aceh M. Nasir dalam paparannya menyampaikan bahwa bencana banjir dan longsor telah menyebabkan kerusakan signifikan pada berbagai infrastruktur, seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, serta fasilitas umum. Selain itu, bencana juga berdampak luas terhadap aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah terdampak.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh menangani bencana melalui sistem enam klaster sejak Tanggap Darurat Tahap I hingga Tahap II guna memastikan penanganan berjalan terkoordinasi. Sekda Aceh juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan terukur.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang segera dapat dilaksanakan di lapangan, sehingga pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar M. Nasir.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah pusat berupaya hadir sejak fase tanggap darurat, termasuk saat sejumlah wilayah masih terisolasi akibat terputusnya akses darat. Dalam kondisi tersebut, bantuan disalurkan melalui jalur udara sambil terus mendorong pembukaan kembali akses darat.
“Alat berat harus segera menembus titik-titik jalan yang terputus agar distribusi logistik kembali lancar,” kata AHY.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum akan terus didorong untuk mempercepat pembukaan jalan, pemulihan infrastruktur dasar, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kembali rumah warga, termasuk melakukan relokasi ke kawasan yang lebih aman dari ancaman bencana.
Dalam rakor tersebut, AHY menyampaikan empat arahan utama, yakni sinkronisasi dan validasi data kerusakan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah, pendampingan kementerian dan lembaga dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), penyusunan roadmap rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif serta realistis, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan.
Selain itu, masing-masing kementerian dan lembaga yang hadir juga menyampaikan masukan dan komitmen dukungan dalam penanganan pascabencana di Aceh.
Editor: Amiruddin. MK
