Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Aceh resmi menyurati 2 lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Tanah Rencong.
Dua lembaga itu dinilai punya pengalaman untuk menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh.
“Secara khusus Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Menanggapi hal tersebut, Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC) dalam keterangannya menanggapi pertanyaan media mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak. Di lapangan sendiri, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait. PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah.
“UNDP telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini,” Tulis Keterangan resmi Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC) yang diterima Kantor Berita NOA.co.id, Senin, 15 Desember 2025.
UNICEF menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat. Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir longsor di 18 kabupaten kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang hingga pekan ketiga bencana.
Pihaknya juga mencatat hingga hari ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional.
Adapun lembaga yang sudah masuk dalam desk relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini,” kata Muhammad MTA.
Dari data posko tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh update Minggu (14/12) Pukul 13:36 WIB korban meninggal dunia sebanyak 419 jiwa dan hilang 32 orang. Sementara pengungsi 474.691 jiwa.
Bencana ini juga merusak 258 unit kantor, 287 tempat ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, 206 RS dan Puskesmas, 461 titik jalan dan 332 jembatan rusak.
Editor: Amiruddin. MK
