Kota Jantho – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM, mengikuti rapat pengendalian inflasi dengan Kemendagri secara virtual dari Kantor Bupati Aceh Besar di Kota Jantho, Senin (09/12/2024).
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang rutin digelar Kemendagri setiap Senin itu, turut diikuti oleh unsur Forkopimda Aceh Besar, Sekda Drs Sulaimi MSi, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para anggota TPID dalam lingkup pemerintah kabupaten Aceh Besar.
Pj Bupati Iswanto mengatakan, pihak Kemedagri menyampaikan beberapa hal terkait upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi pada tahun 2025 nanti yang harus dilakukan bersama-sama, baik oleh pemerintah pusat, provinsi hingga ke Kabupaten dan Kota.
Ia juga mengatakan, Pemerintah juga harus melaksanakan perannya dalam penetapan upah minimum tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. “Tadi juga dikemukakan peran masing-masing dalam menetapkan upah minimum tahun 2025, sesuai dengan Permenaker Np. 16 tahuh 2024,” sebut Iswanto.
Hasil rapat secara virtual bersama kementerian dalam Negeri RI tersebut, akan ditindak lanjut sebagaimana amanat Mendagri dan Menaker RI.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang upah minimum tersebut diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimun di daerah. “Kita kejar sesudah ini kan gubernur tetapkan UMP, kemudian UMK, termasuk upah minimum sektoral. Target kami di internal ya kita sebelum 25 Desember,” kata Yassierli.
Ia berharap pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait kenaikan upah minimum ini. Kemnaker berencana membuat sosialisasi ke pemda tentang kebijakan ini. “Karena tadi kondisinya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya semoga kita dapat sinergi yang baik,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
