Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan penyaluran bantuan hunian bagi penyintas bencana di Sumatera dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran berdasarkan data yang diverifikasi berlapis, serta pilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan seluruh bantuan pemerintah dalam penyediaan hunian, baik hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), maupun penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), dilakukan berdasarkan data yang dihimpun pemerintah daerah dan diverifikasi secara ketat.
“Data dari Pemda diverifikasi oleh BPS (Badan Pusat Statistik), yang akan menentukan ini betul (rusak) ringan, ini betul (rusak) sedang,” ujar Tito di Jakarta, Senin (23/3/2026).
Menurut Tito, pendekatan berbasis data ini menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran, sekaligus memastikan setiap penyintas mendapatkan skema hunian yang paling sesuai dengan kondisi dan preferensi mereka.
Ia menjelaskan sejak awal penanganan, pemerintah memberikan pilihan kepada masyarakat terdampak, yakni tinggal di huntara, menerima DTH untuk tinggal mandiri dengan menyewa rumah atau tinggal bersama sanak keluarga, atau membangun kembali rumah melalui skema bantuan perbaikan.
“Kalau yang mau di huntara ya di huntara, tapi kalau mau tinggal di rumah keluarga atau sewa nanti diberikan uang dari BNPB itu Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Tito menuturkan bantuan perbakan hunian tidak diberikan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan dana perbaikan Rp15 juta dan bantuan sebesar Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Sementara untuk rumah rusak berat atau hilang, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap.
Untuk rumah rusak berat, Satgas PRR juga memberikan opsi pemberian bantuan Rp60 juta jika penyintas bencana ingin membangun mandiri rumahnya. Namun, pemberian bantuan itu diberikan dalam dua tahap agar dana tersebut digunakan secara tepat guna untuk membangun rumah yang rusak.
Opsi lainnya, adalah pembangunan huntap, yang dalam pelaksanaannya, terdapat dua konsep utama, yakni pembangunan di lokasi semula (in situ) dan pembangunan secara komunal di lokasi relokasi yang disiapkan pemerintah daerah. Kedua pendekatan ini juga ditentukan berdasarkan hasil pendataan dan pilihan masyarakat.
“Yang minta in situ itu dibangunkan di tanah mereka oleh BNPB. Kalau yang mau satu kompleks, dibangunkan oleh Menteri PKP di tanah yang disiapkan Pemda,” ungkapnya.
Untuk memastikan akurasi data, Satgas PRR juga mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga terdampak. Pendataan tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum proses pembangunan dimulai.
Tito menekankan kecepatan pembangunan hunian sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data dari daerah. Tito bahkan menyebut pemda bisa membentuk satuan tugas (satgas khusus) atau tim untuk pendataan.
“Jadi makin cepat mereka (pemda) mendata, setelah itu BPS akan turun melakukan verifikasi. Setelah BPS validasi, eksekusi pembangunan oleh BNPB atau Kementerian PKP atau nanti ada penugasan khusus,” kata Tito.
Langkah komprehensif ini, lanjut Tito, menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan seluruh penyintas segera mendapatkan hunian yang layak.
Satgas PRR optimistis, dengan pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah, penyaluran bantuan terkiat hunian dapat dipercepat sekaligus memastikan ketepatan sasaran bagi seluruh penyintas bencana di Sumatera.
Editor: Amiruddin. MK
