Bandung – Dinamika geopolitik yang terjadi saat ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta tercapainya masyarakat yang adil dan makmur di tengah ancaman global dunia saat ini.
“Diharapkan Pemerintah Daerah tidak hanya menjadi ujung tombak negara dalam menciptakan sinkronisasi kebijakan strategis guna tercapainya target-target pembangunan namun berperan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional,” tegas Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, saat menjadi pemateri Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tahun 2025 gelombang II, Bandung, Selasa, (24/6/25).
Wamenko Polkam juga menyampaikan bahwa negara ini masih memiliki banyak tantangan yang perlu dihadapi bersama dan membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menciptakan sinkronisasi kebijakan strategis dalam mencapai target-target pembangunan nasional.
“Pentingnya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur” tegas Lodewijk.
Dalam kesempatan tersebut, Lodewijk juga menjelaskan perkembangan isu geopolitik yang kompleks dan krusial, baik dari tingkat internasional, regional, maupun nasional yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung pada keutuhan Bangsa ini.
Terdapat isu internasional seperti kawasan di amerika, eropa, dan kawasan seperti Asia Tenggara, Timur-tengah beserta permasalahan di kawasan yang ada seperti perebutan SDA, akses dagang, konflik Malaysia-Myanmar, US-Cina, Israel-Iran.
Ia juga menjelaskan, di level Regional ASEAN kita juga mengenal ASEAN +3 (Jepang, China, dan Korea) sebagai mitra strategis di tingkat kawasan. Dalam hal ini Indonesia telah bergabung kedalam beberapa anggota organisasi internasional maupun kawasan tersebut dan tentunya tetap mengedepankan prinsip bebas aktif.
Wamenko Polkam juga menegaskan pentingnya keselarasan pada Visi dan Misi Presiden untuk menjadi acuan ditingkat bawah yaitu Visi dan Misi Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota. Bukan dalam rangka mengintervensi kemandirian daerah, melainkan agar terdapat kesinambungan tujuan guna tercapainya kemakmuran di tengah ancaman geopolitik dunia.
“Diharapkan kegiatan retret ini bertujuan memperkuat pemahaman kepala daerah terhadap fungsi pemerintahan serta memastikan sinkronisasi dengan visi Presiden Prabowo Subianto, sehingga Visi Indonesia Emas 2045 dapat sama-sama kita capai,” tegas Wamenko Polkam.
Editor: Amiruddin. MK
