Home / Parlementaria / Pemko Banda Aceh

Kamis, 30 Juli 2026 - 20:08 WIB

Fraksi NasDem Minta Pemko Banda Aceh Maksimalkan PAD melalui Pajak, Retribusi, dan Digitalisasi

mm Redaksi

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh, Teuku Nanta Muda, menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumat (24/7/2026). Foto: Dok. DPRK

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh, Teuku Nanta Muda, menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumat (24/7/2026). Foto: Dok. DPRK

Banda Aceh – Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan pengelolaan pajak dan retribusi, digitalisasi pelayanan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh, Teuku Nanta Muda, ST., MM., dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh yang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Dalam pandangan fraksinya, NasDem menilai peningkatan PAD harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dengan memperkuat sistem pengelolaan pajak dan retribusi, meningkatkan pengawasan, mengoptimalkan aset milik daerah, serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  DPRA Tekankan Evaluasi LKPJ Jadi Instrumen Perbaikan Kinerja Pemerintah Aceh

Selain peningkatan pendapatan, Fraksi NasDem juga meminta agar belanja daerah diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut fraksi tersebut, alokasi anggaran perlu diprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga :  Perempuan Jadi Kunci Pembangunan, Illiza Dorong Keterlibatan dari Perencanaan hingga Pelaksanaan

Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perencanaan yang matang dinilai akan menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, tepat waktu, serta memiliki output dan outcome yang terukur.

Di samping itu, Pemko Banda Aceh didorong untuk terus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan data publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Baca Juga :  Tekan Angka Stunting, Banda Aceh Gencarkan Intervensi Gizi bagi Balita

Fraksi NasDem juga meminta pemerintah kota terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Fraksi NasDem berharap Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Pemko Banda Aceh

Wali Kota Illiza Luncurkan Dakwah Umum Kolaborasi, Perkuat Syiar Islam di Banda Aceh

Pemko Banda Aceh

Wali Kota Banda Aceh Dukung Pelatihan Bordir Berbasis Wastra untuk Tingkatkan Ekonomi Kreatif

Pemko Banda Aceh

TPID Banda Aceh Bergerak Cepat Jaga Stabilitas Harga di Pasaran

Nasional

Wali Kota Banda Aceh Ajak Investor dan Dunia Usaha Perkuat Kolaborasi di Jakarta Future Festival 2026

Pemko Banda Aceh

Afdhal Khalilullah: Kader Ulama Harus Jadi Penjaga Nilai Islam di Era Digital

Pemko Banda Aceh

Pemko Banda Aceh Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Parlementaria

DPRK Pidie Jaya Gelar Rises, T. Guntara: Banyak Persoalan yang Harus Dilakukan Pembenahan

Daerah

Ketua DPRA Serahkan Berkas pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih ke Wamendagri