Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, isu perubahan iklim, hingga peningkatan kualitas generasi masa depan, tidak dapat diselesaikan tanpa keterlibatan aktif perempuan.
Illiza mengatakan penguatan kapasitas dan solidaritas perempuan menjadi salah satu kunci penting dalam proses pembangunan masyarakat. Perempuan tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi harus ditempatkan sebagai pelaku utama yang mampu menggerakkan perubahan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
“Ketika kita berbicara tentang menurunkan angka kemiskinan, menghadapi tantangan perubahan iklim, dan mempersiapkan generasi unggul di masa depan, maka perempuan harus menjadi bagian penting dari solusi. Penguatan kapasitas perempuan harus dibangun melalui kolaborasi yang luas,” ujar Illiza dalam sebuah diskusi kesetaraan gender di Banda Aceh beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembangunan. Perempuan yang memiliki akses, kesempatan, dan kapasitas yang memadai akan lebih mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan serta mendorong lahirnya berbagai inovasi sosial di tengah masyarakat.
Illiza menilai berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah dapat diatasi apabila perempuan diberikan ruang yang lebih besar untuk terlibat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat, perempuan dapat menjadi motor penggerak perubahan yang mampu menciptakan masa depan yang lebih baik.
“Perempuan harus diberdayakan sebagai penggerak perubahan. Jika kolaborasi dibangun secara luas, maka berbagai hambatan dan tantangan dapat kita ubah menjadi peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Illiza memastikan Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus mendorong keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan. Pendekatan yang digunakan, kata dia, harus bersifat inklusif dan responsif gender agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan arah pembangunan kota.
Ia menegaskan bahwa perempuan harus hadir tidak hanya pada tahap pelaksanaan program, tetapi juga sejak proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Saya berkomitmen mendorong perempuan sebagai motor penggerak dalam kolaborasi dan pembangunan Kota Banda Aceh. Perempuan harus hadir, berdaya, dan terlibat sejak perencanaan hingga pelaksanaan agar kita dapat mewujudkan kota yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Illiza.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan arah pembangunan Banda Aceh yang menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK
