Aceh Besar – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI berkolaborasi dengan Komisi III DPR RI menggelar sarasehan pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui program Ananda Bersinar (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkoba).
Kegiatan bertema “Jaga Diri, Jaga Negeri: Generasi Sehat, Bangsa Kuat, Indonesia Bersih Narkoba” tersebut diikuti 150 peserta yang merupakan perwakilan dari sejumlah gampong di Kabupaten Aceh Besar. Sarasehan berlangsung di Hotel Hijrah, Kecamatan Ingin Jaya, Minggu (15/11/2026).
Forum tersebut digelar untuk memperkuat ketahanan keluarga dan generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika hingga tingkat gampong.
Anggota Komisi III DPR RI, HT. Ibrahim, hadir sebagai pembicara kunci sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan keprihatinan terhadap peredaran narkoba di Aceh yang dinilai masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda.
Ia juga menyoroti posisi Aceh yang dikenal sebagai daerah bersyariat Islam, tetapi masih dimanfaatkan jaringan narkotika internasional sebagai jalur transit peredaran narkoba.
“Kita tentu merasa malu karena Aceh masih dikenal sebagai pintu masuk dan daerah transit narkoba dari luar negeri sebelum didistribusikan ke seluruh Indonesia,” ujar HT. Ibrahim di hadapan peserta.
Menurutnya, iming-iming kekayaan instan yang ditawarkan jaringan peredaran gelap narkotika kerap menjadi jebakan bagi kalangan pemuda. Dampaknya, generasi muda berisiko kehilangan masa depan, prestasi, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan akibat ketergantungan narkoba.
Ia menambahkan, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan penggunanya, tetapi juga berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, merusak moral, serta berpotensi memicu tindak kejahatan di lingkungan masyarakat.
“Narkoba juga merusak moral serta memicu angka kejahatan di lingkungan gampong atau kampung,” tegasnya.
HT. Ibrahim meminta peserta meneruskan pengetahuan yang diperoleh dalam sarasehan kepada keuchik dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan mengingat keterbatasan jangkauan dan anggaran aparat penegak hukum.
Ia juga mendorong warga agar tidak ragu melapor apabila mengetahui adanya anggota keluarga atau masyarakat sekitar yang terpapar narkoba sehingga dapat segera memperoleh pendampingan dan penanganan.
Masyarakat Diminta Tidak Bersikap Pasif
Perwakilan BNN Pusat, Miftah, menegaskan bahwa ancaman narkotika tidak akan surut apabila masyarakat bersikap pasif dalam upaya pencegahan.
Ia berharap para peserta dapat menjadi penggerak di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba.
“Kami berharap fenomena penyalahgunaan narkoba yang sempat marak di beberapa wilayah Aceh, seperti di Kabupaten Pidie, tidak terulang maupun meluas di Aceh Besar,” harap Miftah.
Miftah juga mengingatkan bahwa jaringan pengedar semakin menyasar kelompok usia rentan, mulai dari pelajar tingkat SMP dan SMA hingga anak-anak yang putus sekolah. Menurutnya, pendekatan awal biasanya dilakukan dengan membujuk calon pengguna untuk mencoba narkoba hingga berujung pada ketergantungan.
Dalam sesi diskusi, panitia menghadirkan tiga narasumber yang membahas strategi pencegahan dari aspek penegakan hukum, ketahanan remaja, dan pola asuh keluarga.
Pemateri pertama dari BNN Provinsi Aceh, Dedi Andria, memaparkan bahwa pasokan narkotika yang masuk ke Aceh umumnya berasal dari kawasan Golden Triangle atau Segitiga Emas yang meliputi Thailand, Laos, dan Myanmar.
Untuk memutus rantai peredaran tersebut, ia menekankan pentingnya penguatan keterampilan remaja serta pembentukan relawan antinarkoba di tingkat gampong.
Relawan tersebut diharapkan menjadi perpanjangan tangan BNN dalam membantu memantau kondisi lingkungan dan memfasilitasi rujukan rehabilitasi bagi warga yang terpapar narkoba.
Sementara itu, pemateri kedua dari Polres Aceh Besar, Syahrul Akhyar, menjelaskan bahwa kepolisian terus menggencarkan penyuluhan ke sekolah dan gampong dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Ia juga menjelaskan bahwa pecandu atau pengguna narkotika yang secara sukarela melapor untuk menjalani rehabilitasi, baik rawat jalan maupun rawat inap, dapat memperoleh penanganan rehabilitatif sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut berbeda dengan pengedar yang tetap diproses secara hukum.
(**)
Editor: Amiruddin. MK
