Banda Aceh – Keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh masih menghadapi sejumlah kerentanan, mulai dari penggunaan sistem digital yang sudah berusia lama hingga rendahnya kesadaran pengguna dalam menjaga keamanan informasi.
Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Banda Aceh, Asna Mardhia, mengatakan tingkat kerentanan keamanan siber tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga bergantung pada pengelolaan sistem dan perilaku penggunanya.
Ia menjelaskan, sejumlah sistem yang digunakan di lingkungan Pemko Banda Aceh memiliki usia pengembangan yang cukup lama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan celah keamanan, terutama jika bahasa pemrograman dan teknologi yang digunakan sudah tertinggal dari perkembangan terbaru.
“Semakin tua bahasa pemrogramannya, biasanya semakin rentan. Jadi, sistem perlu terus di-upgrade sesuai dengan bahasa pemrograman atau teknologi yang lebih baru,” kata Asna.
Menurutnya, usia sistem bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi keamanan siber. Kerentanan juga dapat muncul karena sistem tidak melalui pengujian keamanan atau penetration testing (pentest) ketika dibangun.
Pentest merupakan proses simulasi serangan siber yang dilakukan secara sah dan terkendali terhadap sistem, jaringan, atau aplikasi untuk menemukan kerentanan keamanan. Tanpa pemeriksaan tersebut, potensi kelemahan bisa saja tidak terdeteksi sejak awal.
Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan regulasi juga dapat membuat suatu sistem yang sebelumnya dianggap aman ternyata memiliki celah keamanan. Asna mencontohkan perubahan pandangan terhadap data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kini harus diperlakukan sebagai informasi pribadi dan tidak boleh dipublikasikan sembarangan.
“Kadang-kadang pengembang merasa itu bukan celah keamanan, tetapi setelah ilmu dan teknologi berkembang, ternyata hal tersebut menjadi celah,” jelasnya.
Di sisi lain, faktor manusia atau pengguna juga menjadi perhatian. Menurut Asna, sistem yang telah dilengkapi perangkat pengamanan seperti firewall tetap berpotensi mengalami gangguan apabila penggunanya tidak memiliki kesadaran yang baik terhadap keamanan digital.
Ia menyebutkan, tingkat kerentanan keamanan siber di Banda Aceh secara umum masih berada pada kondisi yang perlu diwaspadai. Meski berbagai perangkat pengamanan telah digunakan, perilaku pengguna tetap menjadi salah satu faktor yang dapat membuka celah serangan.
Karena itu, penguatan keamanan siber tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbarui teknologi dan sistem. Kesadaran pengguna dalam menjaga informasi, memahami risiko digital, serta mematuhi aturan perlindungan data pribadi juga menjadi bagian penting dalam mencegah kebocoran dan penyalahgunaan informasi.
Asna menegaskan, keamanan digital membutuhkan pengelolaan sistem yang berkelanjutan sekaligus dukungan sumber daya manusia yang memahami pentingnya menjaga keamanan informasi. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK
