Aceh Utara – Sebanyak 18.543 hektare sawah di Kabupaten Aceh Utara terdampak banjir pada November 2025. Setahun setelah bencana, pemulihan lahan pertanian dilakukan secara bertahap melalui rehabilitasi sawah rusak sedang dan optimalisasi lahan rusak ringan. Namun, sebagian lahan rusak berat masih menunggu penanganan lanjutan.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Siti Aisah Br Ginting, Kamis (18/11/2026), merinci dari total lahan terdampak tersebut, 7.375 hektare masuk kategori rusak ringan, 6.488 hektare rusak sedang, dan 4.680 hektare rusak berat.
“Lahan rusak sedang ditangani melalui program rehabilitasi sawah, sedangkan lahan rusak ringan melalui program optimalisasi lahan,” kata Siti.
Pada kategori rusak sedang, tahap pertama rehabilitasi seluas 1.093 hektare telah selesai dikerjakan. Tahap kedua mencakup 3.500 hektare dan masih dalam proses pengerjaan dengan tenggat kontrak hingga 31 Desember 2026.
Adapun untuk sawah rusak ringan, optimalisasi tahap pertama seluas 5.222 hektare masih dalam tahap konstruksi. Tahap kedua seluas 1.894 hektare telah memasuki proses penandatanganan kontrak kerja sama dengan Kodim 0103/Aceh Utara. Pekerjaan tersebut berada di bawah koordinasi Markas Besar TNI AD dan didanai Kementerian Pertanian.
Di luar dua kategori tersebut, Siti menyoroti sekitar 647 hektare sawah rusak berat yang belum dapat ditanami dan masih membutuhkan intervensi lanjutan. Penanganannya memerlukan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama terkait kewenangan pekerjaan dan ketersediaan anggaran.
“Kami berharap pada tahun 2027 mendatang sisa lahan tersebut dapat segera mendapatkan intervensi lanjutan agar fungsional secara maksimal bagi para petani,” ujarnya.
Kebutuhan penanganan lanjutan juga terlihat di Gampong Lagang, Kecamatan Sawang. Baru sekitar 20 hektare sawah yang sudah bisa digarap setelah saluran irigasinya diperbaiki dan aliran air kembali lancar. Padahal, total lahan persawahan di gampong tersebut mencapai 63 hektare.
Geuchik Lagang, Teuku Muji, mengatakan perbaikan saluran yang telah dilakukan baru sekitar 400-500 meter. Sementara saluran sekunder dan tersier yang masih membutuhkan penanganan memiliki panjang sekitar satu kilometer.
Sebelum bencana hidrometeorologi November 2025, persawahan di gampong tersebut termasuk kawasan produktif. Hasil panen yang dapat diperoleh mencapai 250 ton gabah. Namun, banjir menyebabkan saluran irigasi rusak dan tertimbun lumpur. Akibatnya, petani tidak dapat mengolah sebagian besar lahan selama hampir setahun.
Selain infrastruktur irigasi, petani juga membutuhkan peralatan pertanian yang hilang atau rusak terseret banjir. Di antaranya mesin pertanian, cangkul, dan parang. Bantuan pupuk serta benih padi juga diharapkan tersedia agar lahan yang sudah kembali memperoleh air dapat segera ditanami.
Salah seorang petani, Saiful Rahman, mengatakan sebagian sawah kini mulai kembali mendapatkan aliran air. Ia pun mulai mempersiapkan lahan setelah hampir setahun tidak dapat bekerja di sawah akibat kerusakan irigasi.
Program rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari pemulihan sektor pertanian pascabencana yang didanai Kementerian Pertanian. Pada Januari 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memulai rehabilitasi sawah pascabanjir di Sumatera dari Lhokseumawe.
Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran Rp336 miliar untuk pemulihan sawah rusak ringan dan sedang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK



















