Takengon – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Aceh Tengah memberikan rapor merah terhadap dua tahun kepemimpinan Bupati Haili Yoga bersama Wakil Bupati Muchsin Hasan. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah persoalan daerah yang dinilai belum tertangani secara optimal, mulai dari pengendalian inflasi, penanganan bencana, kemiskinan, pengangguran, hingga tata kelola pemerintahan.
Ketua DPC GMNI Aceh Tengah, Rahmad Roza, melalui siaran tertulisnya, Jumat (20/11/2026), mengatakan evaluasi terhadap kepemimpinan daerah harus dilakukan berdasarkan kondisi objektif dan dampak kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan seremonial, kunjungan lapangan, maupun program yang dipublikasikan. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Evaluasi kepemimpinan harus berangkat dari kondisi riil masyarakat. Pemerintah harus mampu menjawab persoalan ekonomi, pelayanan publik, penanganan bencana, serta pemulihan kehidupan masyarakat,” demikian sikap GMNI Aceh Tengah.
Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GMNI adalah perkembangan inflasi di Kabupaten Aceh Tengah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, inflasi tahunan (year-on-year) Kabupaten Aceh Tengah pada September 2026 tercatat sebesar 5,86 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di antara lima kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan inflasi di Provinsi Aceh.
Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,59 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang kenaikan harga, dengan sejumlah komoditas seperti beras, cabai merah, daging ayam ras, dan bensin.
GMNI menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat langkah pengendalian harga, menjaga kelancaran distribusi bahan pangan, mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta memastikan kebijakan ekonomi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penanganan Bencana Menjadi Catatan Serius
Selain persoalan ekonomi, GMNI turut menyoroti penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tengah pada November 2025.
Banjir bandang dan tanah longsor saat itu memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan laporan resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah per 28 November 2025, bencana tersebut mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, 3.213 kepala keluarga mengungsi, 1.890 rumah mengalami kerusakan, serta akses jalan nasional menuju Aceh Tengah terputus.
Dampak bencana terus berkembang dalam proses pendataan dan penanganan. ANTARA pada 9 Januari 2026 melaporkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 24 orang, empat orang masih dinyatakan hilang, 4.221 rumah mengalami kerusakan, dan 26 kampung masih terisolasi.
Bahkan, ketika pemerintah menetapkan masa transisi darurat menuju pemulihan pada 5 Februari 2026, masih terdapat 5.079 jiwa pengungsi yang tersebar di 34 titik serta delapan desa yang aksesnya belum kembali normal.
Bagi GMNI, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah, koordinasi lintas instansi, distribusi bantuan, pemulihan infrastruktur, serta kepastian rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat terdampak.
GMNI menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan maupun kunjungan pejabat ke lokasi terdampak. Pemerintah harus memastikan masyarakat dapat kembali menempati rumah yang layak, memperoleh akses jalan, memulihkan sumber penghidupan, serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara memadai.
Kemiskinan dan Pengangguran Masih Perlu Perhatian
Persoalan kemiskinan dan terbatasnya kesempatan kerja juga menjadi bagian dari evaluasi GMNI terhadap kinerja pemerintah daerah.
Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah pada 2024 mencapai 14,27 persen atau sekitar 31,85 ribu jiwa. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada 2025 tercatat sebesar 4,03 persen.
GMNI menilai angka tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
Menurut GMNI, Aceh Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama melalui komoditas kopi Gayo, sektor pertanian dan perkebunan, serta pariwisata Danau Lut Tawar.
Namun, besarnya potensi daerah tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Jangan sampai kekayaan potensi daerah hanya menjadi kebanggaan dalam berbagai kegiatan promosi tanpa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
GMNI Soroti Tata Kelola Birokrasi
Aspek lain yang turut menjadi perhatian GMNI adalah tata kelola birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
GMNI berpandangan bahwa pemerintah daerah harus memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Birokrasi, menurut GMNI, tidak boleh menjadi ruang kepentingan kelompok ataupun arena persaingan antarkubu yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan.
Penempatan pejabat dan pengisian jabatan struktural harus mengedepankan kompetensi, integritas, profesionalitas, serta prinsip sistem merit.
Rahmad Roza menilai kepemimpinan kepala daerah semestinya mampu membangun soliditas pemerintahan dan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu arah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
GMNI: Pemerintah Harus Terbuka terhadap Evaluasi
GMNI Aceh Tengah menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Menurut organisasi tersebut, evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Haili Yoga dan Muchsin Hasan perlu dilakukan secara terbuka dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.
Sejumlah indikator yang harus menjadi perhatian antara lain pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang hadir dalam kegiatan seremonial. Rakyat membutuhkan kebijakan yang memberikan solusi dan perubahan nyata terhadap kehidupan mereka,” tegas GMNI.
GMNI juga mendorong DPRK Aceh Tengah, kalangan akademisi, masyarakat sipil, serta seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan daerah.
Bagi GMNI, keberhasilan seorang kepala daerah bukan ditentukan oleh seberapa sering tampil di hadapan publik atau seberapa banyak program yang diumumkan, melainkan sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menyelesaikan persoalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi internal organisasi terhadap berbagai indikator tersebut, DPC GMNI Aceh Tengah secara tegas memberikan rapor merah terhadap dua tahun kepemimpinan Bupati Haili Yoga dan Wakil Bupati Muchsin Hasan.
GMNI menilai pemerintah daerah harus menjadikan kritik tersebut sebagai bahan introspeksi dan momentum untuk melakukan pembenahan, bukan sekadar respons terhadap kritik publik. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan harus dibuktikan melalui perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Aceh Tengah.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi



















