Aceh Besar – DPRK Aceh Besar lewat Badan Anggaran (Banggar) telah melakukan pembahasan RAPBK 2027 bersama Dinas Pertanian, turut dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil, S. Sos., M. Si, Asisten Adminstrasi Umum Farhan, AP beserta jajaran pada (19/11/2026) Kamis di Dekranasda Gani.
Wakil Ketua DPRK Muhsin, S. Si dalam keterangannya mengatakan banggar telah menyampaikan catatan, saran dan pertanyaan konstruktif terkait penganggaran Dinas Pertanian dan program kerja tahun 2027.
“Banggar meminta verifikasi kelompok pertanian sebagai penerima bantuan atau manfaat, kita mendorong ketepatan perencanaannya”, ujar Muhsin.

Menurut Muhsin saat ini kelompok tani tersebar di Aceh Besar disamping penyuluh pertanian yang bertugas secara teknis dilapangan. Banggar mendorong pelatihan kecakapan/kursus bidang pertanian ditambah tahun 2027 bagi penyuluh dan kelompk tani.
Selain itu, dewan juga menyoroti target pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai stagnan hanya sebesar 360.000.000 tahun 2027. Padahal Distan mengelola retribusi parkir hewan Sibreh dan Rumah Potong Hewan (RPH) Lambaro.
Kami meminta Distan agar melakukan koordinasi dengan pemerintah Aceh terkait pelebaran lahan parkir di pasar hewan sibreh supaya dapat dieksekusi tahun ini, tambahnya.
Pemerintah telah menganggarkan 3 miliar tahun 2025-2026 untuk pembangunan pasar hewan sibreh, dan sangat wajar jika pemerintah meregulasi pemungutan retribusi 10-50 ribu setiap transaksi ternak jenis lembu atau kambing
Muhsin juga menegaskan usulan masyarakat lewat reses khususnya terkait pertanian masuk kedalam RAPBK 2027. Kemudian mengenai perangkat Dinas Pertanian diminta pembenahan untuk mendukung program pemerintahan Nasional.

Banggar DPRK Aceh Besar berencana membentuk panja atau paniti khusus (Pansus) tentang pendataan aset daerah khususnya Alsintan tahun 2027. Hal ini untuk memperjelas kedudukan aset yang dimiliki Aceh Besar guna memperoleh income kas daerah.
“Aser daerah juga dibayar pajak ke Negara, jika aset tidak membawa income daerah dilelang saja. Tidak mungkin aset pajaknya dibayar sebagian lain tidak dibayar”, pungkas Muhsin.
Rapat pembahasan RAPBK 2027 dihadiri Ketua DPRK Abdul Mucthi, S. I. Kom, Wakil Ketua Naisabur, S. Kom beserta seluruh anggota Banggar, turut hadir Sekda Bahrul Jamil, S. Sos., M. Si, Asisten Administrasi Umum Farhan, AP, Sekretaris DPRK Ardiansyah, SE., MM, Kadis Pertaniaan drh. Ade Kurniawan Abdy dan seluruh TAPK.
Editor: Amiruddin. MK



















