NOA I Banda Aceh – Bendera Aceh diharapkan dapat segera dikibarkan di dalam ruang sidang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal itu, sesuai tata tertib dewan 2019-2024 yang memuat ketentuan pengibaran Bendera Aceh di dalam ruang sidang DPRA.
Penjelasan itu disampaikan Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPR Aceh terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2022, Jumat (03/06/2022).
Ketau DPRA, Saiful Bahri mengatakan, secara hukum pengibaran bendera tersebut tidak melanggar aturan apapun, lantaran memiliki Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
“Secara Hukum pengibaran bendera itu tidak melanggar aturan, karena sudah memiliki Qanun dan tertuang pada Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh,” kata Saiful Bahri yang akrab disapa Pon Yahya.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga telah menuangkan ketentuan terkait Bendera Aceh ke dalam lembaran Daerah.
Dalam pasal 4 ayat 1 Qanun Nomor 3 Tahun 2013, berbunyi: “Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam.”
“Terkait pengibarannya di ruang sidang DPRA akan dilakukan setelah adanya keputusan bersama seluruh fraksi dan anggota dewan,” imbuhnya.
Kendati demikian, menurut Pon Yahya, terkait pengibaran Bendera Aceh di tempat Umum selain ruang sidang paripurna, merupakan wewenang Pemerintah Aceh.
Sebelumnya, isu terkait Bendera Aceh disampaikan Anggota DPRA Samsul Bahri alias Tiong. Ia mempertanyakan terkait belum dieksekusinya ketentuan terkait bendera dan lambang Aceh bahkan setelah 17 tahun perdaiaman antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.
Hal itu, kemudian dijawab oleh Ketua DPRA Saiful Bahri, yang menyebutkan akan segera memperjuangkan pengibaran bendera itu, minimal di dalam ruang sidang DPRA. (Parlementaria)
