Home / Hukrim / Nasional

Selasa, 7 Mei 2024 - 19:49 WIB

Resmi Ditahan KPK, Gus Mudhlor Pakai Rompi Orange

Redaksi

Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali ( Gus Mudhlor) resmi ditahan oleh KPK. (Foto: ist)

Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali ( Gus Mudhlor) resmi ditahan oleh KPK. (Foto: ist)

Jakarta – Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali ( Gus Mudhlor) resmi ditahan oleh KPK atas dugaan pemotongan insentif ASN lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo, Selasa (07/05/2024).

Sebelumnya KPK telah menetapkan 2 tersangka,yaitu Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemkab Sidoarjo terjaring tangkap tangan KPK,Kamis (25/01/2024). Sedangkan Ari Suryono selaku Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo telah ditahan KPK,Jum’at (23/02/2024).

Baca Juga :  Jaksa Agung ST Burhanuddin : Hari Lahir Kejaksaan sebagai Simbol Terwujudnya Kedaulatan Penuntutan dan Advocaat General  

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menerangkan, Atas dasar Keputusan Bupati tersebut Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono juga memerintah Sika Wati memungut potongan yang harus disetorkan oleh para pegawai yang menerima insentif pajak tersebut.

“Potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan Ari Suryono dan lebih dominan peruntukan uangnya bagi Gus Mudhlor,” ujar Tanak di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Baca Juga :  Gaji Guru Naik Mulai 2025, Ini Rinciannya

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menerangkan, KPK menemukan kecukupan bukti untuk menetapkan status hukum Gus Mudhlor Bupati Sidoarjo sebagai tersangka.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka Gus Mudhlor selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7-26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK, dan bisa diperpanjang,” ujar Tanak.

Baca Juga :  Antisipasi Kotak Kosong Menang, Kemendagri Minta Pemda Siapkan Dana Hibah Pilkada Ulang 2025

Gus Mudhlor dijerat Pasal 12 huruf f UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

 

Reporter: Syahrani

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Hukrim

Pemerintah RI dorong penegakan hukum terhadap perusahaa Online Scam di Kamboja

Hukrim

Hakordia 2024, KPK : Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju  

Hukrim

Jampidum Setujui Empat Restorative Justice, Salah Satunya Perkara warga Aceh Tengah

Hukrim

Kejagung Periksa 5 Orang Saksi Terkait Perkara Tol Japek  

Nasional

Panglima TNI Mutasi 18 Perwira Tinggi

Hukrim

Sepanjang Tahun 2024, KPK Jerat 363 Legislator dan 201 Kepala Daerah

Hukrim

Polresta Banda Aceh Tetapkan Enam Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Berat di Banda Aceh

Aceh Besar

Pj Bupati Aceh Besar Hadiri Rakor dan RDP Dengan Komisi II DPR RI