Sabang – Pemerintah Kota (Pemko) Sabang berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini diperkuat dengan upaya membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Sekretaris Daerah Kota Sabang, Andri Nourman, mengatakan apabila terjadi benturan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di lapangan harus segera berkonsultasi dan koordinasi dengan instansi penegak hukum. Tujuannya agar diberikan arahan dan nasihat.
“Sehingga kita dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi,” kata Andri saat membuka “Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara” yang digagas Pusat Penerangan Hukum (PUSPENKUM) Kejaksaan RI, di Aula Pulau Weh Kantor Walikota Sabang, Selasa, 24 Mei 2024.
Menurut Andri, kegiatan ini sangat penting dilaksanakan khususnya bagi ASN dan perangkat daerah yang menangani tata kelola keuangan, agar memiliki tingkat pemahaman tentang tindak pidana korupsi, menguraikan aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan sistem pengendalian tindak pidana korupsi.
“Sehingga mereka mampu memahami langkah dan strategi guna mencegah tindak pidana korupsi, terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan negara, di lingkungan Pemerintah Kota Sabang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Milono Raharjo, menjelaskan korupsi merupakan salah satu penghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu korupsi menjadi prioritas bersama dalam hal pencegahan maupun penindakannya.
“Semoga melalui penyuluhan ini kita dapat semakin memperkuat sinergitas kita, integritas dan juga kinerja dalam menjalankan tugas kita, serta membangun budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan pemerintah yang bersih demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Kegiatan penyuluhan hukum tersebut diisi oleh Kabid. Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan RI, Martha Parulina Berliana, dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, sebagai narasumber.
Editor: Gito Rolis
