Home / Nasional

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:04 WIB

KPK Angkat Suara Soal Megawati Masuk Target

Redaksi

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Foto: Abdurrahman/Noa.co.id

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Foto: Abdurrahman/Noa.co.id

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak melihat afiliasi politik dalam memproses hukum kasus rasuah, baik dalam menetapkan tersangka atau memeriksa para saksi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat disinggung pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri yang merasa sedang ditarget KPK.

“Sudah berulang kali kami sampaikan, KPK tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka, atau sedang diperiksa. Itu penekanan yang sekali lagi kami sampaikan,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, kemarin.

Baca Juga :  KPK Tetapkan Tiga Tersangka Terkait Korupsi APD Kemenkes

Alex juga memastikan tidak ada kebijakan pimpinan KPK yang melihat dan mengaitkan penanganan perkara dengan afiliasi politik.

Baca Juga :  Hakordia 2024, KPK : Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju  

“Jadi saya pastikan, dari kebijakan pimpinan, kita tidak melihat atau tidak mengaitkan penanganan perkara di KPK itu dengan afiliasi politik tertentu,” kata Alex.

Megawati sebelumnya menyoal langkah hukum KPK memeriksa sejumlah politisi PDIP dalam perkara Harun Masiku. Salah satu yang disorot Megawati adalah pemeriksaan Sekjen Hasto Kristiyanto hingga adanya penyitaan barang-barang yang bersangkutan.

Baca Juga :  kasus Harun Masiku, KPK Tetapkan Dua Tersangka

Bahkan Presiden kelima RI ini menduga akan menjadi target KPK selanjutnya.

“Pasti deh, pasti gimana cara manggil Bu Mega ya, bla bla. Ya gue panggilin seluruh ahli hukum. Iya kan, enak saja,” kata Megawati saat berpidato di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Penulis: Abdurrahman

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Nasional

Arahan Kapolri pada Rakernis Korlantas: Wujudkan Mudik Aman hingga Tingkatkan Pelayanan Publik

Nasional

Deputi Pollugri Kemenko Polkam: Strategi Komunikasi Publik Hal Penting Perkuat Pelindungan PMI

Nasional

Rapat Pengurus Pusat, Ketua Umum Persaja : Proaktif Sikapi Perubahan UU KUHP

Nasional

Pengelola Penginapan Wajib Laporkan Keberadaan Tamu Asing Lewat APOA

Nasional

Presiden Prabowo Berikan 90.000 Hektar di Aceh untuk Konservasi Gajah

Nasional

Wagub Aceh Terima Bantuan Rp1 Miliar dari Gubernur Jambi untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

Ekbis

Sinergi dengan Kemenkeu, BSI Perkuat Kemitraan Pengelolaan Kas Negara

Nasional

Kejagung kawal program Koperasi Merah Putih Kemenkop