Banda Aceh – Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, mengklaim pemberantasan kemiskinan di provinsi paling ujung nusantara meningkat. Ia juga menegaskan pemerintah terus berupaya menurunkan kemiskinan dan pengangguran melalui program-program prioritas di kabupaten dan kota.
“Pemerintah Aceh dalam mengalokasikan anggaran berkomitmen untuk lebih fokus pada penurunan kemiskinan dan pengangguran di Aceh,” kata Bustami saat memberikan tanggapan terhadap pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) di Gedung Parlemen Aceh, Senin, 15 Juli 2024.
Bustami juga mengklaim prestasi berhasil diraih selama tahun anggaran 2023. Baik peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh yang mencapai 74,70 pada 2023, naik 0,59 poin dari tahun sebelumnya.
Peningkatan ini, kata dia, didukung oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia juga mengungkapkan beberapa tantangan utama, seperti penurunan Pendapatan Aceh yang dipengaruhi oleh pengurangan alokasi Dana Otonomi Khusus.
“Namun, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, termasuk melalui pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Bustami juga menjelaskan langkah-langkah konkret yang diambil untuk memperbaiki kinerja ekspor dan menarik investasi. Kata dia, Pemerintah Aceh telah menyusun blueprint investasi Aceh dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) bagi kabupaten/kota.
“Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan disiplin alokasi belanja, transparansi pengelolaan pajak dan retribusi, serta penegakan hukum terkait pajak,” sebutnya.
Di samping itu, ia menyampaikan rekomendasi dan catatan penting dari Badan Anggaran DPR Aceh yang akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh. Selain itu, dirinya menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus bekerja sama dengan DPR Aceh dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Editor: Redaksi
