Home / Nasional / Pemerintah

Selasa, 30 September 2025 - 12:48 WIB

Prabowo Bersih-Bersih BUMN Lewat KPK dan Kejagung

mm Redaksi

Presiden Prabowo Subianto saat menjadi pembicara dalam World Governments Summit 2025 yang dilakukan melalui konferensi video, Jakarta, Kamis (13/2/2025). (Foto : BPMI Setpres).

Presiden Prabowo Subianto saat menjadi pembicara dalam World Governments Summit 2025 yang dilakukan melalui konferensi video, Jakarta, Kamis (13/2/2025). (Foto : BPMI Setpres).

Jakarta –  Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan misinya untuk memperbaiki Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misi pembenahan BUMN dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan bersih-bersih pejabat korup yang memperkaya diri di perusahaan pelat merah.

Sejak awal menjadi Presiden, Prabowo mengaku kaget mendapatkan laporan data korupsi di Indonesia. Dia menyebut korupsi di birokrasi sudah sangat memprihatinkan.

“Kita mengerti banyak kekurangan, antara lain kita tidak bisa pungkiri korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita ini. Memang kita mengerti, hampir semua negara ada korupsi, tapi korupsi di kita harus kita akui menurut saya dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan,” tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Prabowo mencontohkan, banyak pejabat BUMN yang sengaja memperkaya diri dengan menaikkan bonus saat perusahaan sedang merugi. Saking jengkelnya, Prabowo bakal menerjunkan KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengejar pejabat-pejabat tersebut.

“Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu, bagaimana saudara perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam lagi,” ujar Prabowo kepada kader PKS.

Baca Juga :  Prabowo Instruksikan Nusron Cek Konsesi HGB dan HGU yang Habis: Kembalikan ke Negara

Danantara Harus Kejar Aset Tersembunyi

Prabowo meminta BPI Danantara juga ikut ke dalam misi untuk bersih-bersih BUMN. Prabowo menargetkan misi bersih-bersih BUMN dilakukan dalam 3 tahun ke depan.

“Saudara-saudara sekalian, kita kasih kesempatan BUMN dalam 2, 3, 4 tahun kita bersihkan,” tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo memerintahkan Danantara mengumpulkan aset-aset negara untuk diinvestasikan demi kepentingan rakyat. Langkah ini ditempuh lantaran mendapatkan laporan banyak birokrat ketahuan pintar menyembunyikan asetnya.

“Ternyata kaget, banyak di antara kita termasuk saya tidak menduga, kalau kita kumpulin semua aset negara nilainya lebih dari 1000 miliar dolar, Rp1 triliun, 1060 (triliun). Kumpulin semua, ternyata kita ketemu aset di sini, aset di sini, aset di sini. Luar biasa ini, jadi banyak birokrat kita yang pintar, pintar sembunyikan aset. Rp 1000 triliun, tinggal manajemen,” tutur Prabowo.

Pembentukan Danantara pun menjadi kebanggaan dan prestasi yang menurut Prabowo mesti disyukuri semua pihak. Adanya Sovereign Wealth Fund atau dana kedaulatan tersebut pun menguak bobroknya BUMN.

“Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu ya. Diberi kepercayaan oleh negara, dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri,” jelas dia.

Baca Juga :  Meriahkan HUT ke-79 TNI AU, Pemkab Aceh Besar dan Lanud SIM Gelar Kontes Ternak

Hapus Tantiem Komisaris

Misi Prabowo membenahi BUMN juga dilakukan dengan menghapus tantiem komisaris BUMN. Tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka.

Keuntungan itu diberikan jika perusahaan berhasil memperoleh laba. Biasanya, tantiem diberikan berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan.

“Itu akal-akalan mereka saja dia memilih istilah asing agar kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Prabowo.

Batasi Jumlah Komisaris Maksimal 6

Selain itu, Prabowo menganggap tata kelola BUMN tidak masuk akal. Contohnya, jajaran komisaris yang hanya rapat sebulan sekali diberikan tantiem senilai Rp 40 miliar setiap tahunnya.

Kebijakan ini menjadi salah satu biang kerok yang membuat BUMN rugi. Jumlah komisaris di satu BUMN pun bisa lebih dari 6 orang, padahal fungsinya sebatas mengawasi kerja direksi.

Jumlah komisaris yang teramat banyak membuat Prabowo mengambil kebijakan untuk memangkas jumlahnya di tiap BUMN. Ia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, jumlah komisaris BUMN maksimal 6 orang.

Baca Juga :  Aceh Nihil, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 WNI Jemaah Haji Nonprosedural

“Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 orang,” kata Prabowo

Larang BUMN Akali Laporan Keuangan

Prabowo Subianto meminta tidak ada lagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang keuntungannya abal-abal alias hasil pole laporan keuangan.

“Kita juga sampaikan kepada publik 6 bulan ini. Karena tadi pembukuan yang kurang proper kita tidak ingin memperlihatkan keburukan, bukan, tetapi sebagai base untuk menuju 50 billion yang diharapkan Presiden. Tentu fundamental perusahaan kita rapikan,” ujar COO Danantara Dony Oskaria.

Danantara mengungkapkan ada beberapa tahapan yang akan dilakukan mereka untuk me-review bisnis BUMN.

“Pertama fundamental bisnis review. Di setiap bisnis perusahaan BUMN, jumlah BUMN itu 1.046 antara cucu cicit ini perlu kita komunikasikan. Bahwa 97% dividen BUMN datangnya dari 8 perusahaan, dan 52% BUMN itu rugi dan total kerugian itu kurang lebih Rp 50 triliun setiap tahun. Ini PR yang kita lakukan,” ujar Dony.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Pj Bupati Iswanto Serahkan Dua Unit Rumah Konstruksi Tahan Gempa untuk Yatim dan Dhuafa

Aceh Besar

Pj Bupati Aceh Besar Iswanto Dorong Mukim Leupung Sinergis dan Inovatif

Daerah

Rekrutmen PLTU Nagan Raya Didera Polemik: LSM Tuding Ada Pungli, Pemerintah dan Perusahaan Membantah, Kebenaran Masih Tersembunyi

Nasional

Menko Polhukam : Saatnya Indonesia Memiliki Coast Guard  

Hukrim

Dalam Sepekan, KBRI Phnom Penh Fasilitasi Pemulangan 692 WNI Eks Online Scam Ke Tanah Air

Pemerintah

Dikaitkan dengan Tim Ganjarist Aceh, Pj Bupati Gayo Lues Secara Tegas Membantah

Pemerintah

Pj Gubernur Aceh Takziah ke Rumah Duka Mertua Ketum KONI Aceh

Aceh Barat

Upacara Peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 tingkat Kabupaten Aceh Barat berlangsung Khidmat