Banda Aceh – Belum kering tudinga pencatutan nama BIN di lingkungan Pemkab Gayo Lues, tudingan baru kembali menerpa sosok Pj Bupati Gayo Lues, Drs Alhudri MM. Entah karena jabatan yang dipegang terlalu seksi, entah pula karena capaian yang gemilang sehingga sosok Alhudri kembali terus digoyang.
Kali ini netralitas Alhudri sebagai seorang Pj Bupati disorot lantaran mantan tenaga ahlinya Fauzan Febriansyah yang kini menjabat sebagai Ketua tim relawan Ganjarist Aceh.
“Fauzan Febriansyah sebatas rekan yang tidak berhubungan dengan sikap politik personal. Sebagai ASN saya harus bersikap netral. Dan saya juga tidak boleh mengekang hak politik orang lain,” ungkap Pj Bupati Gayo Lues, Alhudri disela-sela kesibukkannya di Banda Aceh, Kamis 18 Januari 2018 dini hari.
Bahkan, ternyata beberapa bulan terakhir Alhudri yang kini sedang bertugas di Gayo Lues tak pernah berjumpa mantan tenaga ahlinya itu.
“Fauzan Febriansyah tidak lagi menjadi tenaga ahli Dinas Pendidikan Aceh selama dua tahun terakhir. Dan hal itu dibuktikan dengan SK Kepala Dinas,” bebernya.
Alhudri juga memastikan bahwa dirinya tetap fokus bekerja dan tetap menjaga netralitas sebagai ASN maupun Pj Bupati, sehingga tudingan keberpihakan yang dikaitkan dengan dirinya tidaklah mendasar.
“Kami sebagai Pj harus netral, apalagi kita ASN, kami tetap bekerja secara maksimal sebagaimana amanah yang diberikan oleh atasan. Atasan saya itu Bapak Presiden, Bapak Mendagri dan Bapak Pj Gubernur,” ujarnya.
Alhudri memaparkan, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden melalui mendagri ada 4 hal yang menjadi fokus kerjanya yang menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan menjaga laju inflasi.
“Alhamdulillah, kita sudah bekerja maksimal untuk itu dan kita akan terus tingkatkan sebagaimana arahan pimpinan,” katanya.
Sebagai mana diketahui, Pj Bupati Gayo Lues, Drs Alhudri MM, menerima penghargaan atas Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Penghargaan tersebut diterima Alhudri di Jakarta, Senin (31/7/2023) lalu dalam bentuk piagam dan uang dalam bentuk cek Rp 9.506.496.000.
Tak hanya itu, di bawah kepemimpinan Alhudri Pemkab Gayo Lues juga menerima Penghargaan sebagai daerah yang berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Perhargaan itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Bahkan Alhudri ternyata sudah dua kali diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut.
Tak hanya itu, Alhudri juga aktif dalam upaya menurunkan angka stunting dengan menggalakkan program Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting). Program itu bertujuan untuk memenuhi target zero stunting pada tahun 2024.
Bicara Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues di bawah kepemimpinan Alhudri selaku Pj Bupati juga terbukti berhasil pulih dengan penerapan pengawasan dan skala prioritas yang ketat. Bahkan, Dinas yang memiliki anggaran besar harus melalui proses bedah ulang. Diketahui, pada tahun anggaran 2021-2022, APBK Gayo Lues menghadapi kendala penggunaan anggaran yang tidak teratur, bahkan Pemerintah Daerah tidak mampu membayar hasil kerja rekanan, mengakibatkan gagal bayar. Defisit anggaran menjadi permasalahan yang sering terjadi selama lima tahun terakhir. Namun, di bawah kepemimpinan Alhudri APBK Gayo Lues tahun 2023 mencatat surplus (Silpa) lebih dari Rp 11 miliar tanpa adanya gagal bayar, Jata menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut berasal dari sumber tahun sebelumnya, dan yang sangat dihindari adalah Defisit Kas. Bahkan Pemkab Gayo Lues di tahap awal berhasil menangani kebutuhan anggaran persiapan pilkada dengan alokasi mencapai 60% dari kebutuhan. **
