Aceh Barat Daya – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak Bupati agar segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, Gurvizarni, dari jabatannya.
Desakan tersebut disampaikan oleh Jasman, anggota DPRK Abdya dari Fraksi Abdya Meudaulat, dalam Rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 di Gedung DPRK Abdya, Selasa (21/10/2025) lalu.
Menurut Jasman, Kepala Disdikbud Abdya dinilai gagal menjalankan tugas dan tidak menunjukkan terobosan signifikan dalam memajukan sektor pendidikan di kabupaten berjuluk Bumoe Breuh Sigupai tersebut.
“Kami menilai Kepala Dinas Pendidikan tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Banyak sekolah di Abdya yang terpaksa ditutup karena tidak lagi memiliki siswa. Ini adalah bentuk kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan dinas,” tegas Jasman dalam rapat paripurna itu.
Ia menyebutkan, penilaian tersebut bukan tanpa dasar. DPRK Abdya telah melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan laporan masyarakat dan hasil peninjauan langsung di lapangan.
“Hasilnya menunjukkan lemahnya kinerja Disdikbud Abdya, terutama dalam hal inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.
Selain itu, Jasman juga mengungkapkan adanya sejumlah persoalan internal di tubuh Disdikbud Abdya yang turut menghambat pencapaian target program strategis.
Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi dan kurangnya kemampuan manajerial dari pimpinan dinas.
“Kami menerima banyak laporan tentang permasalahan internal di Disdikbud yang membuat pelaksanaan program pendidikan menjadi tidak efektif. Maka kami mendesak Bupati untuk segera mengevaluasi dan mengambil langkah tegas terhadap kinerja Kepala Dinas,” ujarnya.
DPRK Abdya, lanjut Jasman, menilai langkah tegas perlu segera diambil agar mutu pendidikan di Abdya tidak terus merosot. Ia berharap Bupati tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.
“Kami tidak ingin sektor pendidikan di Abdya terus tertinggal. Perlu penyegaran dan kepemimpinan yang memiliki visi serta inovasi nyata agar dunia pendidikan kita bisa maju,” tambahnya.
Desakan DPRK Abdya ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga legislatif mulai kehilangan kepercayaan terhadap kinerja pimpinan Disdikbud Abdya.
“Jika tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif, dikhawatirkan kondisi pendidikan di daerah tersebut akan semakin memburuk,” tegasnya.
Sejauh ini, pihak Disdikbud Abdya maupun Kepala Dinas Gurvizarni belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pencopotan tersebut.
Namun, publik menilai langkah DPRK Abdya merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan di kabupaten yang dikenal dengan hasil pertaniannya itu.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
