Sigli – Praktik “kontribusi” dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, menuai kecaman.
Advokat dan pemerhati kebijakan publik Faisal Delima kepada NOA.co.id, Jumat (9/1/2026) menilai, pungutan terhadap bakal calon keuchik sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. “Ini sangat disayangkan ada praktik seperti ini”,jelasnya.
Menurut Faisal, pembiayaan Pilchiksung telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa sumber dana pemilihan keuchik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), serta sumber sah lainnya yang tidak mengikat.
Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3). Karena itu, Faisal menilai tidak ada dasar hukum bagi panitia pemilihan untuk melakukan pengutipan dana terhadap calon keuchik.
“Ini sangat aneh. Jika benar pungutan itu hasil musyawarah, semestinya nilainya seragam. Fakta adanya perbedaan besaran justru menimbulkan kecurigaan adanya indikasi praktik yang tidak sehat,” kata Faisal.
Ia menegaskan, pungutan terhadap bakal calon kepala desa tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mana pun. Panitia pemilihan, kata dia, dilarang membebankan biaya kepada calon dengan alasan apa pun, kecuali ada bantuan atau sumbangan dari pihak lain atau pihak letiga dan bukan calon Keuchik. Sehingga tidak hilangnya indepedensi terhadap proses pemilihan nanti. “Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun,”tegas Faisal.
Larangan tersebut, menurut Faisal, penting untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga independensi proses demokrasi di tingkat gampong. Praktik pengutipan dana berpotensi mencederai asas keadilan dan membuka ruang transaksi politik sejak tahap pencalonan.
Lebih jauh, Faisal mengingatkan bahwa praktik pungutan dana dapat masuk kategori pungutan liar. Bergantung pada modus dan unsur yang menyertainya—seperti paksaan, suap, atau pemerasan—perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Ini bukan persoalan sepele. Jika dibiarkan, Pilchiksung berisiko menjadi ajang kompromi uang, bukan lagi kontestasi gagasan dan kepemimpinan,” ujarnya.
Atas dasar itu, Faisal mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan dan mengusut tuntas dugaan praktik pungli dalam pelaksanaan Pilchiksung di Muara Tiga. Ia menilai penegakan hukum penting untuk memberi efek jera sekaligus menjaga marwah demokrasi desa di Aceh.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
