Aceh Barat Daya – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melayangkan peringatan keras kepada Bupati Abdya Safaruddin agar segera menutup sementara aktivitas pertambangan yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan berpotensi menjadi pemicu bencana di tengah cuaca ekstrem.
Ketua YARA Abdya, Suhaimi N, SH., MH, menegaskan bahwa jika pemerintah daerah tetap membiarkan aktivitas tambang berjalan di tengah curah hujan tinggi, maka pemerintah harus siap menanggung tanggung jawab moral dan politik apabila terjadi bencana yang menelan korban jiwa.
“Ini bukan lagi soal ekonomi, ini soal nyawa manusia. Jika pemerintah memilih diam dan membiarkan tambang tetap beroperasi, maka pemerintah secara sadar sedang mempertaruhkan keselamatan rakyatnya sendiri,” tegas Suhaimi, yang akrab disapa Shemi, Jumat (9/1/2026).
Menurut Shemi, alasan ekonomi kerap dijadikan tameng untuk membenarkan aktivitas pertambangan, padahal realitas di lapangan menunjukkan daerah tidak memperoleh manfaat signifikan, sementara kerusakan lingkungan justru terus bertambah.
Ia menilai, keberadaan tambang yang tidak memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah sama sekali tidak layak dipertahankan, terlebih dalam kondisi cuaca ekstrem yang rawan memicu bencana hidrometeorologi.
“Kalau tambang itu benar-benar menguntungkan daerah, mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi faktanya, daerah hanya menerima debu, lumpur, banjir, dan ancaman longsor. Yang untung siapa? Rakyat jelas bukan,” kata Shemi dengan nada keras.
Shemi mengingatkan, aktivitas pertambangan di tengah intensitas hujan tinggi berpotensi mempercepat kerusakan daerah aliran sungai (DAS), memperparah sedimentasi, serta meningkatkan risiko banjir dan longsor yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Ia menilai, pemerintah daerah tidak boleh menunggu bencana terjadi baru kemudian sibuk mencari alasan dan kambing hitam.
“Jangan tunggu rumah warga hanyut, sawah rusak, atau korban jiwa berjatuhan baru pemerintah bertindak. Itu bukan pemimpin, itu penjudi yang mempertaruhkan nyawa rakyatnya,” ujarnya.
Shemi menyinggung sejumlah bencana banjir besar yang belakangan melanda berbagai wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, pola bencana tersebut hampir selalu sama, yakni kerusakan lingkungan yang diperparah oleh aktivitas manusia, termasuk pertambangan.
“Kita sudah terlalu sering melihat pola ini. Alam rusak, hujan datang, banjir melanda, rakyat jadi korban. Kalau Abdya tidak ingin masuk daftar daerah berikutnya, maka tambang harus dihentikan sekarang,” katanya.
YARA Abdya menegaskan bahwa penutupan sementara tambang adalah langkah minimal yang wajib diambil pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan publik. Jika langkah itu tidak diambil, Shemi menilai pemerintah telah gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap warganya.
“Bupati punya kewenangan, punya kuasa. Kalau kewenangan itu tidak digunakan untuk melindungi rakyat, lalu untuk apa kekuasaan itu ada?” tegas Shemi.
Lebih jauh, Shemi menilai pembiaran aktivitas tambang di tengah kondisi cuaca ekstrem dapat dibaca sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan korporasi dibandingkan keselamatan masyarakat.
“Pemerintah jangan berdiri di belakang perusahaan. Pemerintah harus berdiri di depan rakyat. Kalau hari ini pemerintah takut kepada perusahaan, maka rakyatlah yang akan membayar ketakutan itu dengan penderitaan,” katanya.
Selain menuntut penutupan sementara, YARA Abdya juga mendesak agar dilakukan audit lingkungan independen terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Aceh Barat Daya.
Audit tersebut, menurut Shemi, harus melibatkan pihak yang benar-benar independen dan tidak memiliki konflik kepentingan.
Ia menegaskan, hasil audit tidak boleh disembunyikan atau dimanipulasi, melainkan harus dibuka secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui ancaman nyata yang mereka hadapi.
“Rakyat berhak tahu apakah lingkungan mereka sedang dihancurkan secara perlahan. Jangan jadikan rakyat sebagai korban kebijakan yang gelap dan tertutup,” ujarnya.
Shemi juga mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak bencana besar terjadi bukan semata karena faktor alam, melainkan akibat kelalaian dan pembiaran pemerintah.
“Bencana tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh kelalaian manusia dan pembiaran penguasa. Jika hari ini peringatan ini diabaikan, maka besok penyesalan tidak akan ada gunanya,” tegasnya.
YARA Abdya memastikan akan terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah advokasi lanjutan jika pemerintah daerah tetap mengabaikan tuntutan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Aceh Barat Daya Safaruddin belum memberikan pernyataan resmi terkait ultimatum YARA Abdya untuk menutup sementara aktivitas pertambangan di wilayahnya.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
