Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sepanjang 2025 tak lagi dipandang sebagai musibah alam semata oleh Partai NasDem Kabupaten Pidie. Peristiwa itu dinilai sebagai bencana ekologis akibat akumulasi kebijakan pembangunan yang mengabaikan disiplin lingkungan.
Sigli – Sikap tersebut ditegaskan dalam rapat konsolidasi Partai NasDem Kabupaten Pidie di Sigli, Rabu, 21 Januari 2026. Rapat dipimpin Ketua DPD NasDem Pidie, T. Fadhlullah TM Daud, dan dihadiri jajaran pengurus daerah serta Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Aceh.
Hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Wilayah NasDem Aceh H. Heri Julius, Ketua Bappilu DPW NasDem Aceh Ramadhana Lubis, Wakil Ketua DPW Fadil, serta Wakil Sekretaris DPW Syahrial Tasri.
Dalam forum tersebut, NasDem Pidie secara terbuka menarik garis politik. Banjir dan longsor dinilai sebagai konsekuensi dari pembiaran terhadap praktik illegal logging, illegal mining, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sungai melalui aktivitas galian C.
“Ini bukan lagi bencana alam, tetapi bencana ekologis,” kata Fadhlullah. Menurut dia, pembangunan tanpa kendali lingkungan hanya akan melahirkan krisis yang berulang.
NasDem Pidie menempatkan isu lingkungan sebagai agenda utama politik pembangunan, bukan sekadar wacana musiman saat bencana terjadi. Partai ini secara tegas menolak praktik galian C di badan sungai yang dinilai merusak fungsi sungai dan memperbesar risiko banjir.
Meski mengakui galian C menjadi sumber penghidupan sebagian warga, Fadhlullah menilai alasan ekonomi tak dapat dijadikan pembenaran atas kerusakan lingkungan. “Negara wajib menyediakan alternatif lokasi galian di luar sungai,” ujarnya.
Membiarkan eksploitasi sungai, kata dia, sama dengan mengorbankan keselamatan publik demi keuntungan jangka pendek. NasDem Pidie juga mengkritik pemerintah pusat dan daerah yang dinilai masih bersikap reaktif dalam penanganan lingkungan. Negara kerap hadir setelah bencana, tetapi lemah dalam upaya pencegahan.
Pembentukan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana diapresiasi, namun NasDem mengingatkan agar Satgas bekerja cepat, terukur, dan transparan. Tanpa kerja konkret, Satgas dinilai berisiko menjadi simbol politik tanpa dampak nyata.
Pidie disebut sebagai salah satu wilayah yang harus menjadi prioritas pemulihan. NasDem mendesak normalisasi Daerah Aliran Sungai Krueng Tiro, Krueng Baro, Krueng Padang Tiji, serta Krueng Bale–Blang Pandak di Kecamatan Tangse.
Namun normalisasi saja dianggap tidak cukup tanpa pembenahan kawasan hulu. Partai ini juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan jalan Jantho–Keumala sebagai bagian Jalur Lintas Tengah Sumatera, dengan syarat pembangunan harus mematuhi prinsip ekologis.
NasDem meminta pemerintah menyediakan koridor satwa untuk melindungi jalur perlintasan gajah dan harimau agar pembangunan tidak memicu konflik baru antara manusia dan alam.
Bagi NasDem Pidie, politik tidak berhenti pada perebutan kekuasaan. Pemulihan pasca bencana harus disertai pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. “Sungai harus dilindungi, hutan harus dijaga, tambang ilegal harus dihentikan,” kata Fadhlullah.
Menurut dia, keberanian mengambil sikap lebih penting daripada bermain aman. Kini, NasDem Pidie menyatakan telah menarik garis. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan mengikuti, atau kembali mengabaikannya. Tanpa disiplin lingkungan, NasDem menegaskan, pembangunan berkelanjutan hanya akan menjadi slogan.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
