Home / Pemerintah Aceh

Minggu, 1 Maret 2026 - 21:26 WIB

Wagub Aceh Fadhlullah Minta Percepatan Huntara dan Kejelasan Huntap dalam Rapat Kemenko PMK di Jakarta

mm Redaksi

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, di Ruang Rapat Lantai 14, Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Jum'at, (27/2/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, di Ruang Rapat Lantai 14, Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Jum'at, (27/2/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Tingkat Menteri Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang PMK dan membahas progres pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana, sekaligus menyepakati Rencana Induk Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai acuan bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Kepala Dinas Pangan Aceh Apresiasi Keberhasilan Program Minapadi Yayasan Halimon Al-Asyi

Dalam forum itu, Fadhlullah menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana. Ia juga meminta kejelasan terkait realisasi hunian tetap (huntap), khususnya bagi warga Kabupaten Bireuen yang telah hampir tiga bulan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

Menurutnya, kepastian pembangunan huntap menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan permanen.

Selain itu, Fadhlullah juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meninjau kembali sejumlah program di daerah yang tidak terdampak bencana namun masuk dalam skema perencanaan di luar kegiatan kebencanaan.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Kembali Raih Predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

Ia menilai penyesuaian tersebut penting agar fokus dan efektivitas anggaran benar-benar diarahkan kepada wilayah terdampak, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih tepat sasaran.

“Ada beberapa program yang kami lihat di Bappenas. Bahkan ada beberapa daerah yang sebenarnya tidak terdampak, tetap diakomodir kegiatannya, meski di luar kegiatan bencana. Nah, ini mohon nanti dikoreksi kembali,” ujar Fadhlullah.

Baca Juga :  Tim Relawan ASN BPBJ Setda Aceh Gotong Royong Pemulihan Dua Dayah di Aceh Utara, Pemerintah Aceh Salurkan Bantuan Kebutuhan Dasar

Pada kesempatan tersebut, Fadhlullah juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia atas bantuan sapi untuk tradisi meugang Ramadan yang sakral bagi masyarakat Aceh.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi untuk meugang Ramadan. Tradisi ini sangat sakral bagi masyarakat Aceh. Kami berharap bantuan serupa juga dapat diberikan kembali pada meugang Idulfitri mendatang,” pungkasnya.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Daerah

Simulasi SNBT 2024 : Ini Hasil dan Tindak lanjutnya

News

Plt Sekda: Pemerintah Aceh terus Perjuangkan Penambahan Kuota Haji

News

Tinjau Lahan Rencana Pembangunan Pabrik Rokok di Aceh Utara, Mualem : Pembangunan Langsung Dimulai Sekarang! 

Pemerintah Aceh

Pemerhati Sosial Ingatkan Kritik Harus Etis dan Membangun, Bukan Serangan Personal

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Temui Mensos RI, Usulkan Tambahan PBI JK untuk 331 Ribu Warga Aceh

Pemerintah Aceh

Marthunis Pamit, Murthalamuddin Siap Lanjutkan Misi Pendidikan Aceh

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh M. Nasir Tekankan Transformasi Penanganan Kemiskinan dan Penguatan Peran Staf Ahli

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh Lantik 201 Kepala SMA, SMK, dan SLB, Perkuat Kepemimpinan Pendidikan Daerah