Home / Parlementaria

Selasa, 22 September 2026 - 18:57 WIB

Bahas Perubahan APBK 2026, Fraksi PAN Minta Pemko Banda Aceh Percepat Realisasi Anggaran

mm Redaksi

Juru Bicara Fraksi PAN DPRK Banda Aceh Sofyan Helmi menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Raqan Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Senin (21/9/2026) malam. Foto: Dok. DPRK Kota Banda Aceh

Juru Bicara Fraksi PAN DPRK Banda Aceh Sofyan Helmi menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Raqan Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Senin (21/9/2026) malam. Foto: Dok. DPRK Kota Banda Aceh

Banda Aceh – Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sofyan Helmi menyampaikan padangan akhir fraksinya terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan dalam rapat Paripurna Dewan yang berlansung pada Senin Malam (21/09/2026) di Kantor DPRK Banda Aceh.

Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. Pertama, mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan tetap menjaga kualitas serta kepatuhan terhadap peraturan.

Baca Juga :  Komisi III DPRK Banda Aceh Tinjau Titik Rawan Macet, Soroti Parkir di Jalan Protokol

“Kedua, melakukan monitoring secara berkala terhadap SKPK yang memiliki tingkat realisasi belanja rendah,” kata Sofyan Helmi

Kemudian Ketiga, memperkuat PAD melalui pembenahan basis data, digitalisasi, optimalisasi aset, peningkatan kepatuhan, dan pengembangan potensi pendapatan baru.

Baca Juga :  Armiyadi Minta Pemerintah Aceh Evaluasi Izin Indomaret dan Alfamart

“Memastikan setiap program memiliki target, indikator, dan hasil yang dapat diukur,” ujarnya

Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh kewajiban dan utang daerah beserta kemampuan pembayarannya.

Melakukan evaluasi terhadap sumber dan penyebab SiLPA sebagai bahan perbaikan perencanaan anggaran berikutnya.

Memastikan dana gampong dapat disalurkan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Kedelapan, memastikan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran.

Baca Juga :  Fraksi Gerindra Usulkan Penambahan Perangkat STARLINK untuk Sekolah Terpencil

Memastikan pembangunan infrastruktur, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.

“Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dengan membuka informasi mengenai target, realisasi, dan hasil pelaksanaan program kepada masyarakat,” tuturnya.[]

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Parlementaria

Pansus DPR Aceh Tinjau Kondisi Infrastruktur di Dapil 1

Parlementaria

Wagub Dek Fadh Sampaikan Jawaban Pemerintah Aceh atas Pendapat Banggar DPRA soal APBA 2025

Parlementaria

Partai Aceh Kembali Tunjuk Zulfadli sebagai Ketua DPRA

Parlementaria

Dek Gam Apresiasi Polda Aceh Tangkap Penimbun Solar, Antrean di SPBU Mulai Menghilang

Parlementaria

DPRA dan Wagub Aceh Bahas Revisi UUPA serta Keberlanjutan Dana Otsus

Parlementaria

TAPA Resmi Serahkan KUA-PPAS APBA 2027, Tahapan Pembahasan Anggaran Aceh Dimulai

Advetorial

Ali Basrah Resmi Dilantik sebagai Wakil Ketua DPR Aceh

Aceh Besar

Abdul Mucthi : Pembangunan Bukan Sekedar Bangunan Megah Tapi Tentang Keadilan Sosial dirasakan Masyarakat