Bengkulu Selatan — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mengeratkan pengawalan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Lewat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul, badan legislasi ini menekan agar seluruh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah terdaftar segera dimatangkan — mulai dari draf regulasi hingga naskah akademik — supaya pembahasan di DPRD tidak molor.
Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Selatan, Iin Setiawan, menegaskan setiap OPD pengusul wajib menunjukkan progres yang jelas. Bukan cuma soal draf, tapi juga kesiapan naskah akademik dan sejumlah kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian.
“Kami minta menjelaskan. Mana yang drafnya sudah jadi, mana yang masih kajian, mana yang terkendala regulasi di atasnya. Jangan sampai Propemperda sudah ditetapkan, tapi naskah akademik dan drafnya tidak ada kejelasan,” tegas Iin, Kamis (05/11/2026).
Menurutnya, masuknya sebuah Raperda ke dalam Propemperda bukan sekadar memenuhi daftar program legislasi daerah. Lebih dari itu, setiap rancangan regulasi harus benar-benar berakar pada kebutuhan daerah, berpijak pada landasan hukum yang kuat, dan mampu menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, OPD diminta tidak menunda penyusunan materi. Kesiapan dokumen sejak awal, kata Iin, menjadi kunci untuk mempercepat pembahasan sekaligus menghindari pembahasan yang berlarut-larut.
“Kalau drafnya matang, pembahasan di DPRD akan lebih mudah, lebih cepat, dan tidak bertele-tele. Target kita, semua Raperda yang masuk Propemperda 2026 bisa dibahas dan dituntaskan tepat waktu,” ujarnya.
Bukan hanya mengejar kuantitas dan target waktu, Bapemperda juga menaruh perhatian besar pada kualitas. Perda yang dibentuk harus memiliki substansi yang kuat, realistis untuk diterapkan, dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat.
Untuk mempercepat proses itu, Bapemperda bersama Bagian Hukum siap memperkuat koordinasi dan memberikan pendampingan kepada OPD pengusul — terutama jika ditemukan kendala dalam penyusunan naskah akademik maupun harmonisasi regulasi.
“Kita kawal bersama agar Propemperda 2026 ini menghasilkan produk hukum daerah yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tapi unggul secara kualitas,” pungkasnya.
Bapemperda berharap seluruh OPD meningkatkan keseriusan dan tanggung jawab menyiapkan setiap Raperda, sehingga Propemperda 2026 bukan sekadar agenda legislasi tahunan, melainkan benar-benar melahirkan regulasi berkualitas yang berpihak pada kebutuhan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Yoni Muhardi



















