Home / Parlementaria

Rabu, 18 November 2026 - 12:29 WIB

Jangan Sekadar Masuk Daftar! Bapemperda Tekan OPD Matangkan Raperda 2026

mm Redaksi

Bengkulu Selatan — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mengeratkan pengawalan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Lewat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul, badan legislasi ini menekan agar seluruh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah terdaftar segera dimatangkan — mulai dari draf regulasi hingga naskah akademik — supaya pembahasan di DPRD tidak molor.

Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Selatan, Iin Setiawan, menegaskan setiap OPD pengusul wajib menunjukkan progres yang jelas. Bukan cuma soal draf, tapi juga kesiapan naskah akademik dan sejumlah kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian.

Baca Juga :  BHS Soroti Kendala Transportasi Menuju IKN

“Kami minta menjelaskan. Mana yang drafnya sudah jadi, mana yang masih kajian, mana yang terkendala regulasi di atasnya. Jangan sampai Propemperda sudah ditetapkan, tapi naskah akademik dan drafnya tidak ada kejelasan,” tegas Iin, Kamis (05/11/2026).

Menurutnya, masuknya sebuah Raperda ke dalam Propemperda bukan sekadar memenuhi daftar program legislasi daerah. Lebih dari itu, setiap rancangan regulasi harus benar-benar berakar pada kebutuhan daerah, berpijak pada landasan hukum yang kuat, dan mampu menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Karena itu, OPD diminta tidak menunda penyusunan materi. Kesiapan dokumen sejak awal, kata Iin, menjadi kunci untuk mempercepat pembahasan sekaligus menghindari pembahasan yang berlarut-larut.

Baca Juga :  DPRA Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025

“Kalau drafnya matang, pembahasan di DPRD akan lebih mudah, lebih cepat, dan tidak bertele-tele. Target kita, semua Raperda yang masuk Propemperda 2026 bisa dibahas dan dituntaskan tepat waktu,” ujarnya.

Bukan hanya mengejar kuantitas dan target waktu, Bapemperda juga menaruh perhatian besar pada kualitas. Perda yang dibentuk harus memiliki substansi yang kuat, realistis untuk diterapkan, dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Tim Pansus DPRK Aceh Besar Kaji Perubahan Status Hutan Lindung

Untuk mempercepat proses itu, Bapemperda bersama Bagian Hukum siap memperkuat koordinasi dan memberikan pendampingan kepada OPD pengusul — terutama jika ditemukan kendala dalam penyusunan naskah akademik maupun harmonisasi regulasi.

“Kita kawal bersama agar Propemperda 2026 ini menghasilkan produk hukum daerah yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tapi unggul secara kualitas,” pungkasnya.

Bapemperda berharap seluruh OPD meningkatkan keseriusan dan tanggung jawab menyiapkan setiap Raperda, sehingga Propemperda 2026 bukan sekadar agenda legislasi tahunan, melainkan benar-benar melahirkan regulasi berkualitas yang berpihak pada kebutuhan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Editor: Amiruddin. MKReporter: Yoni Muhardi

Share :

Baca Juga

Parlementaria

DPR Aceh Sosialisasikan Draft Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006

Parlementaria

H. Heri Julius Didampingi Anggota DPRK Banda Aceh Hj. Efiaty Tinjau Pembangunan Saluran Drainase di Gampong Lamgugob

Aceh Barat Daya

Tujuh Bulan Gaji PW Guru Belum Cair, Komisi IV DPRK Abdya Desak Dinas Terkait Transparan 

Nasional

Istri Gubernur Aceh Raih AMKI Kartini Award 2026: Terima Kasih Suamiku

Aceh Barat Daya

Irpannusir Serap Aspirasi Tim Pemenangan untuk Pokir

Daerah

DPRA Tetapkan Pansus Minerba dan Migas Aceh, Berikut Daftar Anggotanya

Parlementaria

DPRA Minta Hasil Evaluasi LKPJ 2025 Jadi Dasar Perbaikan Kinerja Pemerintah Aceh

Parlementaria

Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh, Banggar Sampaikan Sejumlah Catatan untuk Pemko