Banda Aceh – Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh menyampaikan sejumlah masukan dan catatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) APBK Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut disampaikan Tuanku Muhammad selaku pelapor Banggar dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh yang berlangsung di Ruang Utama Gedung Dewan, Kamis (13/8/2026).
Dalam laporannya, Tuanku Muhammad menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Kota Banda Aceh terhadap dana transfer. Porsi pendapatan transfer mencapai 70,56 persen dari total pendapatan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada angka 28,37 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Ia juga mengingatkan agar kebijakan anggaran tidak menimbulkan persoalan utang belanja pada tahun berikutnya.
Banggar meminta Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan penjelasan lebih rinci terkait kebijakan tagging dalam dana transfer Tahun Anggaran 2027.
Pada sisi belanja, belanja modal Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp100.495.336.284 atau sekitar 6,97 persen dari total belanja daerah. Banggar meminta belanja modal diarahkan pada pembangunan aset yang benar-benar dibutuhkan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan.
“Secara khusus, Badan Anggaran meminta agar Pemerintah Kota memberikan prioritas terhadap jalan dan konektivitas, drainase dan pengendalian banjir, air bersih, persampahan, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, pedestrian, ruang publik serta infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Tuanku Muhammad.
Dorong Peningkatan PAD
Banggar juga meminta seluruh OPD pengelola PAD menyusun langkah strategis untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah sesuai target yang telah ditetapkan.
Penertiban area pedestrian juga diminta dilakukan secara berkelanjutan karena masih ditemukan aktivitas yang mengganggu fungsi pedestrian.
Program-program yang dikembangkan Banda Aceh Academy (BAA) turut mendapat perhatian. Banggar meminta program tersebut tidak hanya berorientasi pada pengembangan keterampilan, tetapi juga diarahkan untuk membantu menurunkan angka pengangguran di Kota Banda Aceh.
Di sektor kelautan, Banggar menyoroti kondisi kawasan tambak di Kecamatan Kutaraja yang dinilai semakin memprihatinkan. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan diminta berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh untuk mendukung program Gampong Nelayan yang digagas pemerintah pusat.
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Banggar juga memberikan perhatian terhadap persoalan infrastruktur dasar. Dinas PUPR diminta berkolaborasi dengan PDAM dalam menyelesaikan pipanisasi yang belum tuntas di Gampong Ilie dan kawasan Alue Naga.
Selain itu, persoalan drainase di wilayah Doy, Ie Masen Kayee Adang dan kawasan Pasar Tani yang kerap tergenang saat hujan juga diminta segera ditindaklanjuti.
Usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang juga diminta menjadi perhatian Pemerintah Kota. Banggar mendorong agar setidaknya terdapat dua usulan prioritas dari setiap kecamatan yang dapat direalisasikan setiap tahun.
“Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan wajib di Dinas PUPR. Yang menjadi catatan penting adalah agar segala hal yang menyangkut pelayanan dasar seperti kebutuhan air bersih, jalan dan drainase untuk penanganan banjir harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota,” ujarnya.
Banggar turut menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang dijadikan sebagai area parkir. Dinas Perhubungan diminta melakukan pengecekan berkala terhadap area parkir untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diminta mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan rusunawa sebagai salah satu aset daerah yang turut memberikan kontribusi terhadap PAD.
Persampahan dan Ruang Publik
Di sektor lingkungan, Banggar meminta Dinas Lingkungan Hidup melakukan inovasi dalam pengutipan retribusi sampah secara digital atau non-tunai melalui aplikasi e-Resam guna mengoptimalkan PAD.
Dinas terkait juga diminta melakukan pemeriksaan berkala terhadap armada pengangkut sampah yang kondisinya sudah keropos agar cairan atau limbah tidak tercecer di jalan.
Pemeriksaan terhadap pohon yang sudah rapuh dan berpotensi membahayakan masyarakat juga perlu dilakukan secara rutin.
Banggar meminta Taman Putroe Phang segera direvitalisasi karena kondisinya dinilai sudah kurang tertata. Revitalisasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi taman sebagai destinasi wisata sekaligus ruang publik bagi masyarakat.
Ketersediaan CCTV di sejumlah titik strategis, seperti taman kota, kawasan pasar dan lokasi keramaian, juga dinilai penting untuk mendukung keamanan dan ketertiban.
Soroti Bangunan Terbengkalai dan RSUD Meuraxa
Banggar meminta BPKK melakukan inventarisasi terhadap gedung dan bangunan yang tidak fungsional atau terbengkalai di wilayah Kota Banda Aceh. Bangunan tersebut perlu ditangani agar tidak membahayakan masyarakat sekaligus tidak memperburuk wajah kota.
Bangunan escape building dan sejumlah bangunan terbengkalai lainnya juga diminta dicarikan inovasi agar dapat dimanfaatkan kembali.
Untuk RSUD Meuraxa, Banggar meminta perbaikan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap, khususnya pada ruangan kelas I hingga IV, sehingga kualitas pelayanan pasien semakin baik.
RSUD Meuraxa juga diminta mengalokasikan pengadaan hibah kursi roda dan tongkat bagi warga ber-KTP Banda Aceh melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit.
Pendidikan, Syariat dan Lapangan Kerja
Di bidang pendidikan, Banggar meminta BPSDM lebih serius dalam pengaturan, penempatan dan rotasi kepala sekolah agar mutu pendidikan semakin baik.
Dinas Pendidikan juga didorong menciptakan sekolah unggulan di setiap zona sehingga pemerataan kualitas siswa dan sekolah dapat terwujud.
Dalam bidang syariat Islam, Banggar meminta penguatan peran muhtasib gampong dalam upaya preventif mencegah maksiat. TAPK juga diminta mengkaji kembali besaran honorarium muhtasib gampong yang menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar di tingkat masyarakat.
Dinas Tenaga Kerja diminta kembali mengalokasikan anggaran Job Fair untuk menjembatani fresh graduate dan pencari kerja dengan dunia usaha.
Banggar juga meminta dukungan anggaran bagi panglima laot disesuaikan dengan beban tugas mereka dalam melayani dan mendampingi masyarakat nelayan.
Pengawasan MBG dan Air Isi Ulang
Sementara di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan diminta melakukan pengawasan secara kontinu terhadap SPPG yang telah maupun akan dibentuk, termasuk kondisi dapur dan sumber air yang digunakan.
Pengawasan juga diminta dilakukan terhadap depot air minum isi ulang, terutama terkait kandungan logam besi, kapur dan zat lainnya yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Rapat paripurna yang berlangsung mulai pukul 16.30 WIB tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh Daniel Abdul Wahab, didampingi Ketua DPRK Irwansyah, S.T., dan Wakil Ketua II Dr. Musriadi.
Turut hadir Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal serta seluruh anggota DPRK Banda Aceh.
Editor: Amiruddin. MK
