Aceh Barat Daya – Kehadiran Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, S.Sos., MSP, dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Barat Daya kembali menghadirkan pemandangan berbeda.
Hampir seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) memenuhi ruang sidang.
Hal tersebut menciptakan suasana yang jauh lebih ramai dibandingkan sejumlah rapat sebelumnya saat kepala daerah tidak menghadiri agenda dewan.
Perbedaan tingkat kehadiran pejabat itu menjadi sorotan. Dalam beberapa agenda paripurna yang berlangsung tanpa kehadiran bupati, kursi undangan untuk kepala SKPK kerap terlihat kosong.
Namun, pada rapat yang berlangsung di Aula Rapat Lantai II Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya, Jumat (26/6/2026), hampir seluruh kepala SKPK tampak hadir sejak awal hingga akhir persidangan.
Rapat paripurna tersebut mengusung agenda Pembukaan Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2025.
Agenda itu menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi pelaksanaan keuangan daerah sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK terhadap jalannya pemerintahan.
Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Roni Guswandi, memimpin langsung jalannya rapat bersama Wakil Ketua I Tgk. Mustiari dan Wakil Ketua II Nurdianto.
Ketiga pimpinan dewan mengawal seluruh rangkaian persidangan sesuai tata tertib yang berlaku.
Sebelum memasuki agenda utama, sekretariat DPRK membacakan daftar hadir anggota dewan. Berdasarkan berita acara absensi, sebanyak 23 dari 25 anggota DPRK menandatangani daftar hadir.
Jumlah tersebut memenuhi ketentuan kuorum sehingga pimpinan sidang menyatakan rapat paripurna sah dan terbuka untuk umum.
Selain Bupati Safaruddin, rapat juga dihadiri Dandim 0110/Aceh Barat Daya Letkol Inf Mega Rana Al Amin, Kapolres Abdya AKBP Agus Sulistianto, Kajari Abdya Kardono.
Serta Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), sejumlah ketua partai politik, para kepala SKPK, serta berbagai unsur pemerintahan dan tamu undangan lainnya.
Kehadiran lengkap para pejabat daerah menjadi perhatian tersendiri.
Hampir seluruh kursi yang tersedia bagi pimpinan organisasi perangkat daerah terisi penuh. Kondisi tersebut memperlihatkan antusiasme jajaran pemerintah daerah mengikuti agenda penting DPRK.
Suasana itu berbeda dengan sejumlah rapat paripurna sebelumnya ketika bupati tidak dapat menghadiri persidangan.
Pada kesempatan tersebut, tingkat kehadiran kepala SKPK terlihat lebih rendah sehingga beberapa kursi undangan tampak kosong.
Perbedaan tersebut memunculkan penilaian bahwa kehadiran kepala daerah turut memengaruhi tingkat partisipasi pejabat dalam agenda resmi DPRK.
Melalui forum paripurna, DPRK dan Pemerintah Kabupaten Abdya membangun komunikasi kelembagaan dalam rangka menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Pembahasan pertanggungjawaban APBK juga menjadi dasar bagi dewan dalam memberikan masukan, evaluasi, maupun rekomendasi terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
