Meulaboh – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menggelar Rapat Paripurna ke-II Masa Sidang I Tahun 2025 untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Barat Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRK Aceh Barat ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRK, serta para pemangku kepentingan daerah.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyerahkan dokumen LKPJ Tahun 2024 kepada Ketua DPRK Aceh Barat. Ia menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanah Undang-Undang sebagai bentuk pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif dalam prinsip kemitraan.
Dalam laporannya, Tarmizi menyampaikan sejumlah capaian pembangunan yang diraih Aceh Barat sepanjang tahun 2024.
IPM Aceh Barat pada tahun 2024 mencapai 75,45 poin, naik 1,11 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat 74,62 poin.
“Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sektor pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat Signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Aceh Barat pada tahun 2024 mencapai 7,5 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya 4,08 persen. Peningkatan ini menandakan keberhasilan pembangunan dan membaiknya kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan Daerah tahun 2024 mencapai Rp1,58 triliun, atau 110,4 persen dari target yang ditetapkan. Kenaikan ini didorong oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dana dari pemerintah pusat.
Selain itu, Persentase penduduk miskin menurun menjadi 16,60 persen dari sebelumnya 17,86 persen pada tahun 2023. Sedangkantingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 5,58persenmenunjukkan keberhasilan program peningkatan lapangan kerja.
Laju inflasi di Aceh Barat pada akhir 2024 tercatat 3,29 persen masih dalam batas toleransi yang ditetapkan pemerintah pusat. Kenaikan harga pangan menjadi faktor utama inflasi, namun tetap dapat dikendalikan.
Bupati Tarmizi menegaskan bahwa pembangunan di Aceh Barat tahun 2024 telah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pembangunan tersebut tidak hanya berfokus pada sektor infrastruktur, tetapi juga mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial dan ekonomi.
“Kami berharap kemitraan antara eksekutif dan legislatif semakin solid untuk membangun Aceh Barat yang lebih maju,” tutup Tarmizi.
Editor: Redaksi
