Sigli – Komite Mualimin Aceh (KMA) Wilayah Pidie mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera melakukan penyelidikan pro-justitia atas insiden kekerasan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, pada Rabu, 4 November 2026.
KMA menilai Komnas HAM tidak cukup hanya melakukan pemantauan dan menyusun rekomendasi. Lembaga negara tersebut diminta menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Ketua KMA Wilayah Pidie Hasballah Yacob alias Polem mengatakan, terdapat sejumlah dugaan tindakan yang perlu diselidiki secara mendalam, mulai dari pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan terhadap warga, termasuk perempuan dan anak-anak, hingga perusakan harta benda.
“Unsur-unsur dugaan pelanggaran HAM berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan, patut ditelusuri melalui penyelidikan pro-justitia,” kata Ketua KMA Wilayah Pidie, Hasballah Yacob Senin, (9/11/2026).
Menurut dia, insiden tersebut tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan dampak fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat.
Hasballah menyebutkan, belasan warga dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit. Sejumlah rumah warga, tempat ibadah atau meunasah, sepeda motor, perangkat tata suara, serta peralatan usaha masyarakat juga dilaporkan mengalami kerusakan.
Ia menilai seluruh dampak tersebut harus menjadi bagian dari penyelidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban atas tindakan yang terjadi.
KMA juga mempersoalkan penanganan tempat kejadian perkara (TKP). Hingga Senin, menurut keterangannya, lokasi kejadian belum diamankan secara memadai.
Bahkan, sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut masih terlihat di lokasi. Di antaranya bekas tembakan peluru tajam pada dinding ruko, atap rumah warga, dan pagar meunasah.
“Bekas-bekas tembakan dan bukti perusakan itu dibiarkan selama berhari-hari tanpa pengamanan. Kondisi ini berpotensi menghilangkan atau merusak barang bukti yang diperlukan untuk mengungkap peristiwa sebenarnya,” ujar Hasballah.
KMA meminta Komnas HAM segera
mengambil langkah penyelidikan sesuai kewenangannya, sekaligus memastikan seluruh bukti dan keterangan korban maupun saksi dapat dihimpun secara objektif.
Bagi KMA, pengungkapan kasus Pulo Keunari tidak boleh berhenti pada pendataan korban dan penerbitan rekomendasi. Proses hukum yang transparan diperlukan untuk memastikan peristiwa tersebut terungkap dan hak-hak korban memperoleh perlindungan.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
