Sigli – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut secara menyeluruh insiden kekerasan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro. Ia berharap proses pemantauan dan pengumpulan fakta dilakukan secara transparan, objektif, serta tidak menyisakan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Permintaan itu disampaikan Sarjani saat menerima Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam pertemuan koordinasi di Pendopo Bupati Pidie, Minggu, 8 November 2026.
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Komnas HAM mengumpulkan keterangan dan memantau perkembangan kasus Pulo Keunari.
“Komnas HAM sedang melakukan pemantauan dan pengumpulan keterangan terkait insiden tersebut,” kata Andi.
Menurut dia, Komnas HAM juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi kejadian, penanganan korban, serta kondisi keamanan setelah insiden.
Sarjani, kata Andi, menilai pengungkapan fakta secara menyeluruh penting agar penanganan peristiwa itu tidak berhenti pada pengumpulan keterangan semata. Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat menjelaskan latar belakang kejadian, rangkaian peristiwa, hingga pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Pemerintah Kabupaten Pidie juga meminta semua pihak mendukung proses pemantauan Komnas HAM dengan memberikan informasi yang diperlukan. Keterangan dari berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai prosedur dan prinsip hak asasi manusia.
Andi menjelaskan, koordinasi Komnas HAM tersebut mengacu pada kewenangan pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya, Komnas HAM melalui surat koordinasi meminta kesediaan Bupati Pidie memberikan keterangan mengenai penanganan insiden di Pulo Keunari serta perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat pascakejadian.
Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga negara dalam memastikan penanganan kasus berlangsung terbuka dan akuntabel.
Sarjani berharap pemantauan Komnas HAM mampu mengungkap fakta secara terang, memperjuangkan keadilan bagi korban, sekaligus memulihkan situasi keamanan di Kecamatan Tiro dan Aceh secara umum.
“Semua pihak perlu mendukung agar persoalan ini mendapatkan penanganan yang jelas dan keadilan bagi para korban dapat diperjuangkan,” ujar Andi, mantan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
