Bener Meriah— Penertiban pamflet informasi harga beli kopi merah (gelondong) oleh personel Satpol PP Kabupaten Bener Meriah, Jumat (13/11/2026), menuai kecaman keras dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Bener Meriah. Jumat (13/11/2026).
GMNI mencurigai tindakan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk intervensi terhadap transparansi pasar dan persaingan harga kopi di tingkat petani.
Sekretaris Jenderal DPC GMNI Bener Meriah, Aji Feprizal, SKM, melalui siaran tertulisnya menyampaikan, bahwa penertiban informasi harga tidak boleh menjadi instrumen yang justru melemahkan posisi tawar petani dan membatasi persaingan sehat antarpengumpul kopi.
GMNI menduga terdapat kepentingan kelompok pemodal atau pengepul besar yang telah terikat kontrak dengan buyer pada patokan harga tertentu.
Kenaikan harga kopi di tingkat lokal yang diikuti keberanian pengepul lain menawarkan harga lebih tinggi diduga berpotensi mengganggu kepentingan bisnis kelompok tersebut.
“Stop monopoli harga kopi di tanah Gayo! Petani berhak mendapatkan harga terbaik atas hasil kebunnya. Sangat ironis ketika papan informasi harga yang seharusnya membuka transparansi pasar justru ditertibkan. Negara harus melindungi petani dan kebebasan usaha pengepul lokal, bukan membiarkan kepentingan bisnis kelompok tertentu mengendalikan tata niaga kopi,” tegas Aji.
Menurut GMNI, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas penertiban administrasi. Publik berhak mengetahui dasar hukum tindakan Satpol PP, pihak yang memberikan instruksi, serta alasan penertiban dilakukan terhadap papan informasi harga di lapak pengepul.
“Kami mempertanyakan, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari penertiban ini? Jangan sampai aparat penegak Perda terseret dalam kepentingan bisnis tertentu. Jika ada dugaan monopoli dan intervensi harga, pemerintah harus mengusutnya secara terbuka, bukan justru membatasi informasi yang dibutuhkan petani,” kecam Aji.
GMNI menilai, pembatasan informasi harga berpotensi membuat petani kehilangan pembanding dalam menentukan harga jual hasil panen.
Dampaknya, posisi tawar petani semakin rentan, sementara ruang persaingan bagi pengepul lokal yang menawarkan harga lebih kompetitif dapat terhambat.
Aji juga menegaskan bahwa reputasi kopi Bener Meriah di pasar internasional harus sejalan dengan keadilan ekonomi di tingkat hulu.
Dalam perspektif Marhaenisme, petani dan pelaku ekonomi rakyat kecil tidak boleh menjadi korban dominasi modal maupun praktik perdagangan yang tidak transparan.
“Jangan sampai kopi kita mendunia, tetapi petani di tanah sendiri justru kehilangan hak menentukan nilai hasil kebunnya. Jangan jadikan petani dan pengepul kecil sebagai tumbal kepentingan kontrak buyer kelompok tertentu,” timpal Aji.
GMNI turut mempertanyakan kewenangan Satpol PP dalam penertiban pamflet harga komoditas perkebunan. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan regulasi yang menjadi dasar tindakan tersebut agar tidak muncul kesan bahwa institusi penegak Perda digunakan untuk kepentingan di luar tugasnya.
Lima Tuntutan GMNI Bener Meriah
Sebagai bentuk sikap dan desakan kepada pemerintah daerah, DPC GMNI Bener Meriah menyampaikan lima tuntutan :
1. Mendesak pihak-pihak yang diduga melakukan intervensi pasar agar menghentikan segala upaya pembatasan transparansi harga dan praktik yang berpotensi melemahkan harga beli kopi gelondong.
2. Mendesak Bupati Bener Meriah memanggil Kasatpol PP dan pihak terkait untuk menjelaskan dasar hukum penertiban pamflet sekaligus membuka secara transparan pihak yang bertanggung jawab atas instruksi tersebut.
3. Mendesak DPRK Bener Meriah memanggil pimpinan PKG, Bupati, jajaran eksekutif, dan dinas terkait untuk meminta klarifikasi serta mengusut dugaan persekongkolan kontrak buyer dan praktik monopoli dalam tata niaga kopi.
4. Meminta Bupati Bener Meriah mengevaluasi kinerja Satpol PP agar menjalankan tugas sesuai kewenangan dan tidak terseret dalam kepentingan bisnis kelompok tertentu.
5. Mendorong Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian membangun sistem informasi harga kopi yang transparan, menjamin kebebasan persaingan usaha pengepul, serta memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan petani.
GMNI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah memberikan penjelasan dan langkah konkret.
Organisasi mahasiswa itu meminta agar tata niaga kopi di Bener Meriah berjalan secara terbuka, adil, dan tidak dikuasai kepentingan segelintir pihak.
“GMNI Bener Meriah berdiri tegak bersama petani dan rakyat kecil. Jika ada dugaan monopoli, usut sampai tuntas. Jika ada penyalahgunaan kewenangan, evaluasi. Jangan biarkan kepentingan segelintir kelompok mengalahkan hak ekonomi petani. Keadilan harga harus menjadi prioritas!” tutup Aji Feprizal.
Merdeka! GMNI Jaya! Marhaen Menang!
Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi
