Banda Aceh — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi agenda strategis nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai prioritas Pemerintah Aceh dalam membangun generasi sehat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menegaskan pentingnya memastikan bahan baku Program MBG disuplai dari dalam daerah agar manfaat ekonomi program ini benar-benar dirasakan masyarakat Aceh, khususnya petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.
Penegasan tersebut disampaikan Nasir saat memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Aceh, Koordinator Wilayah MBG, serta Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG kabupaten/kota, di Kantor Gubernur Aceh, pada Kamis (22/1/2026).
Menurut Nasir, hingga kini ratusan dapur MBG telah terbentuk di berbagai wilayah Aceh dan jumlahnya terus bertambah. Apabila target lebih dari 900 dapur MBG terealisasi, diperkirakan sekitar Rp7 triliun anggaran akan beredar melalui program tersebut.
“Anggaran sebesar ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan ekonomi daerah. Jangan sampai bahan baku justru dibeli dari luar Aceh,” tegas Nasir.
Ia menjelaskan, jika minimal 70 persen kebutuhan bahan baku dapur MBG dipenuhi dari produksi lokal, maka sekitar Rp5 triliun dana akan berputar di Aceh. Perputaran dana tersebut diyakini mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Untuk itu, Sekda Aceh meminta pemerintah kabupaten/kota mengambil peran aktif dan bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan bahan baku di wilayah masing-masing. Ia juga menginstruksikan agar dinas teknis terkait dikerahkan guna mendorong peningkatan produksi masyarakat.
“Dorong masyarakat menanam sayur-mayur, kembangkan peternakan, dan perkuat rantai pasok lokal. Ini bukan cerita kosong, karena dananya sudah tersedia dalam program MBG,” ujarnya.
Nasir optimistis, dengan optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal, Program MBG tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis penggerak ekonomi daerah dan berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di Aceh.
Sementara itu, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Mustafa Kamal, menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten/kota terhadap pelaksanaan Program MBG di Aceh.
Menurut Mustafa Kamal, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan MBG sebagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh di bawah koordinasi Bapak Sekda beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota. Dukungan ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya program pusat, tetapi gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Ia menilai sinergi lintas sektor, mulai dari dukungan regulasi daerah, peran Satgas MBG, hingga penguatan rantai pasok bahan baku lokal, dan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan program di lapangan.
“Ketika pemerintah daerah hadir aktif sejak perencanaan hingga pengawasan, dapur-dapur SPPG dapat bekerja lebih tertib, fokus, dan optimal dalam melayani penerima manfaat,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Mustafa Kamal juga memberikan apresiasi khusus atas kebijakan pemerintah daerah yang mendorong belanja bahan baku MBG dari potensi lokal.
“Kebijakan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan segar dan berkualitas, tetapi juga memperkuat ekonomi petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Ini bentuk keberpihakan nyata,” katanya.
Di sisi lain, Mustafa Kamal menegaskan pentingnya sinkronisasi dan validasi data sebagai dasar perluasan layanan MBG di Aceh.
“Saat ini sudah ada sekitar 550 dapur yang beroperasi, namun jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk melayani lebih dari 1,8 juta penerima manfaat di Aceh. Dengan data yang terintegrasi, kita bisa memetakan kebutuhan dapur secara lebih tepat,” jelasnya.
Ia menegaskan BGN Aceh siap bekerja cepat dan adaptif bersama pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan MBG secara bertahap dan terukur.
“Kami optimistis, dengan komitmen pemerintah daerah yang terus menguat, MBG Aceh dapat menjadi contoh praktik baik nasional, di mana negara hadir, pemerintah daerah bergerak, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Mustafa Kamal. []
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
