PIDIE JAYA – Langkah DPC PAN dan DPC Partai Nasdem Kabupaten Pidie Jaya membuahkan hasil dalam menggugat hasil pemilu legislatif 2024.
Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pidie Jaya, Mahlil, menyampaikan hal ini kepada noa.co.id pada Jumat (7/6/2024).
“Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan dan mengabulkan gugatan sengketa hasil pemilu legislatif DPRK Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024,” kata Mahlil.
Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang (PSU) terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di dua daerah pemilihan (dapil), yaitu dapil 3 Kecamatan Bandar Baru untuk Partai Nasdem dan dapil 1 yang meliputi Kecamatan Meureudu dan Ulim untuk PAN.
Mahlil menambahkan bahwa MK juga memerintahkan pihak KPU/KIP, kepolisian, dan Bawaslu, baik dari tingkat provinsi hingga daerah, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan menyeluruh saat penghitungan suara ulang.
“Sebagaimana bunyi dalam amar putusan nomor (3.15), untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dengan benar, pelaksanaan penghitungan tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh KPU RI dan KIP Aceh dengan KIP Pidie Jaya. Demikian pula, Bawaslu RI harus melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Pidie Jaya. Dalam amar putusan nomor (3.16), tugas pengamanan berada pada Kepolisian RI, maka MK memerintahkan Kepolisian Aceh dan Kepolisian Resor Pidie Jaya untuk melakukan pengamanan PSU agar berjalan dengan aman,” imbuh Mahlil.
Lebih lanjut, Mahlil menambahkan bahwa pada saat PSU dilakukan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim, pihak pengacara dari PAN akan hadir untuk menyaksikan dan memastikan proses penghitungan ulang sesuai dengan amar putusan MK.
Penulis: Muhammad Rissan
Editor: Gito Rolis
