Home / Daerah / Pemerintah

Jumat, 18 Juli 2025 - 13:31 WIB

Kemenkum Aceh Dorong Pemda Percepat Pemenuhan Data Indeks Reformasi Hukum

mm Redaksi

Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, M. Ardiningrat Hidayat (Tengah) saat mengikuti Kegiatan sosialisasi IRH Bersama perwakilan bagian hukum dari seluruh daerah di Aceh, Banda Aceh, Kamis (17/7/2025). (Foto : NOA.co.id/HO-Kanwil Kemenkum Aceh).

Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, M. Ardiningrat Hidayat (Tengah) saat mengikuti Kegiatan sosialisasi IRH Bersama perwakilan bagian hukum dari seluruh daerah di Aceh, Banda Aceh, Kamis (17/7/2025). (Foto : NOA.co.id/HO-Kanwil Kemenkum Aceh).

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mendorong percepatan pemenuhan data dukung dalam Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) oleh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, M. Ardiningrat Hidayat, menekankan pentingnya kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dalam proses pemenuhan data.

“Dari 24 kabupaten/kota, baru sekitar sepertiga yang telah mengisi seluruh variabel secara lengkap. Ini menunjukkan perlunya percepatan dan komitmen bersama agar capaian IRH dapat meningkat,” kata M. Ardiningrat Hidayat, Jumat 18 Juli 2025.

Baca Juga :  Kementerian Kesehatan RI Apresiasi Keberhasilan Puskesmas Darul Kamal

Ia menyatakan, pemenuhan data dukung bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya nyata membangun tata kelola hukum yang baik.

“Data dukung IRH ini harus dilihat sebagai kebutuhan daerah, bukan beban. Reformasi hukum yang substansial akan berdampak langsung pada kepastian hukum, investasi, dan pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.

Selain itu, Ardiningrat juga menilai perlunya sinergi antara indikator IRH dan indeks kepatuhan daerah. Menurutnya, banyak elemen dalam kedua penilaian tersebut yang bisa diintegrasikan agar prosesnya tidak saling tumpang tindih.

Baca Juga :  Kapolres Pidie Pimpin Upacara Pemakaman Anggota Polri

“Ke depan, kita dorong kolaborasi efektif antara Kemenkum dan Kemendagri, agar daerah tidak perlu berkali-kali mengunggah data yang serupa,” katanya.

Tim teknis dari sekretariat wilayah dalam kegiatan tersebut memberikan penjelasan mengenai batas waktu pengisian dan verifikasi data. Seluruh dokumen harus diunggah dengan lengkap dan memenuhi seluruh indikator sebelum batas waktu penilaian mandiri berakhir. Proses ini menjadi dasar untuk penilaian nasional terhadap tingkat reformasi hukum daerah.

Baca Juga :  Farooq WNA Asal Pakistan Ajukan pewarganegaraan di Kanwil Kemenkum Aceh

Ardiningrat menyampaikan harapan agar seluruh kabupaten/kota di Aceh dapat meningkatkan skor penilaian mereka.

“Tahun lalu masih ada dua daerah yang mendapat predikat CC. Tahun ini, kita targetkan seluruhnya bisa mencapai minimal C, bahkan B. Ini bukan soal nilai semata, tapi tentang kepercayaan terhadap kapasitas hukum di daerah,” pungkasnya.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Nasional

Penyebab maraknya pengiriman PMI Ilegal akibat Lemahnya penegakan hukum

Daerah

TP-PKK Aceh Tinjau Tiga Kabupaten Terdampak Banjir: Ribuan Warga Terima Bantuan Darurat

Daerah

Sekber Wartawan Simeulue Gelar Konsolidasi dan Bukber, Bahas Masa Depan Jurnalis di Daerah

Daerah

Bambang Haryo Apresiasi Petugas Jembatan Timbang Trosobo Sidoarjo

Daerah

Peduli Sesama, Kanwil Kemenkumham Aceh Berbagi Dengan Masyarakat

Nasional

Menteri LHK Sampaikan Penghargaan Wana Lestari Tahun 2024 Kepada 50 Teladan

Daerah

BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh Bayarkan Rp64 Miliar untuk 4.016 Pengajuan JHT

Aceh Barat

Peringati Nuzulul Qur’an, Bupati Aceh Barat: Ini Momen Refleksi Nilai-nilai Al Quran