Home / Internasional / Pemerintah

Rabu, 23 Juli 2025 - 16:30 WIB

Kemlu : Banyak WNI Terlibat Kasus Imigrasi hingga Jadi Korban TPPO

Farid Ismullah

Foto : Ilustrasi

Foto : Ilustrasi

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengungkapkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri banyak menghadapi permasalahan hukum.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha menyebutkan tiga jenis kasus yang paling sering menimpa WNI di luar negeri, mulai dari pelanggaran keimigrasian hingga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Baca Juga :  Dialog Konsuler dan Fasilitas Diplomatik Kedua RI-Belanda: Memperkuat Kerjasama Kekonsuleran Antar Negara

“Jadi pertama yang paling banyak itu adalah kasus pelanggaran keimigrasian, yang kedua kasus ketenagakerjaan, dan yang selanjutnya itu seperti kasus-kasus high profile seperti TPPO,” kata, Judha Nugraha, di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Terkait data kasus, Judha menjelaskan bahwa jumlahnya cenderung mengikuti konsentrasi populasi WNI di luar negeri.

“Oh, untuk kasus tentunya ini konsisten dengan konsentrasi jumlah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri,” ujar dia.

Baca Juga :  Sekda Aceh Besar Tinjau Masa Perkenalan Peserta Didik Baru Tingkat SD 

“Yang paling banyak kan memang konsentrasi warga negara kita ada di Malaysia dan ada di Timur Tengah,” tambahnya.

Dia menyampaikan bahwa perlindungan terhadap WNI, khususnya perempuan, di luar negeri memiliki tantangan tersendiri karena menyangkut yurisdiksi negara lain. “Tentunya perlu dikerjasama, ketika itu terjadi di luar itu bukan yurisdiksi kita,” kata Judha.

Baca Juga :  Indonesia dan RRT Perkuat Kemitraan Strategis Komprehensif

“Namun kita bisa lakukan kerja sama dengan lembaga witness protection yang ada di negara setempat. Nah ini tentu perlu proses untuk hal tersebut,” tambah dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam banyak kasus, WNI menjadi pihak yang dirugikan. “Ya, itu kebanyakan adalah kita menjadi korban,” tutupnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Pemerintah Dukung Pembentukan Batalion Teritorial sebagai Pertahanan Negara

Pemerintah

Kadis Sosial Aceh: Biaya Makan Panti Sudah Sesuai Regulasi PMK No. 49 Tahun 2023

Aceh Barat

Masyarakat Bumi Teuku Umar Bangga Serta Antusias Sebagai Tuan Rumah POPDA Aceh Tahun 2022

Internasional

Menlu Retno : Tidak semua negara dapat menjadi mediator, tapi semua dapat berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian

Aceh Besar

Bupati Aceh Besar Hadiri Rapat Strategis Bersama Gubernur Aceh dan Forkopimda di Banda Aceh

Pemerintah

Wakili Penjabat Gubernur Aceh, Asisten III Hadiri Undangan Peresmian Masjid Budhe Aqsa

Aceh Besar

Asisten II Sekda Aceh Besar Hadiri Penutupan Diktama TNI AD di Rindam IM

Pemerintah

Mellani Subarni Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum Forikan Aceh