Banda Aceh – Ketua Laskar Panglima Nanggroe (LPN), Sulaiman Manaf atau Bos Manyak, angkat suara menanggapi pernyataan anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Benny K. Harman, yang disampaikan dalam rapat DPR RI baru-baru ini.
Dalam keterangannya pada Sabtu (15/11/2025), Sulaiman menilai ucapan Benny bukan saja keliru, tetapi juga secara tidak langsung mendorong Aceh untuk merdeka dengan menggambarkan Aceh seolah menjadi beban fiskal bagi pemerintah pusat.
Menurutnya, cara pandang Harman mencerminkan ketidaktahuan terhadap realitas pendapatan negara yang selama puluhan tahun juga ditopang oleh setoran pajak dan kekayaan alam Aceh.
“Kalau menurut Benny Aceh ini beban, ya selesai saja: lepaskan. Jadi pusat tidak perlu lagi transfer dana, dan Aceh pun tak perlu lagi membayar pajak yang selama ini mengalir ke Jakarta. Kekayaan alam Aceh juga tidak bisa lagi diambil sesuka hati oleh pusat. Kata-kata dia itu justru mendorong Aceh untuk merdeka,” tegas Sulaiman.
Ia menilai narasi yang dibawa Benny justru memperkuat kecurigaan lama rakyat Aceh terhadap pusat, terutama soal keadilan fiskal dan pembagian hasil alam. Menurutnya, komentar seperti itu berbahaya karena menyentuh urat sensitif hubungan Aceh dan Jakarta.
Tak kalah keras, Sulaiman juga menyoroti sikap Benny yang dinilai merendahkan MoU Helsinki, perjanjian damai yang menjadi penutup perang panjang Aceh. Ia menilai pernyataan tersebut bukan hanya menyinggung rakyat Aceh, tetapi juga menghantam langsung warisan politik Presiden SBY, tokoh utama di balik perdamaian itu.
“Merendahkan MoU Helsinki sama artinya meremehkan peran SBY. Demokrat harusnya malu kalau membiarkan kadernya menyerang hasil kerja pemimpinnya sendiri. Dengan pernyataan seperti itu, Benny sudah layak dipecat dari DPR,” ujar Bos Manyak.
Sulaiman kemudian mempertanyakan moral politik Harman saat berbicara soal tata kelola anggaran. Ia menegaskan, sebelum menyentuh Aceh, seharusnya politisi pusat lebih dahulu menyelesaikan persoalan korupsi yang merajalela di tingkat nasional.
“Apakah lingkaran pusat sudah bersih? Korupsi gila-gilaan terjadi di tingkat nasional dan negara menuju kebangkrutan. Itu dilakukan oleh orang-orang yang satu lingkaran dengan Benny. Jadi jangan mengajari Aceh soal uang kalau pusat sendiri bocor di mana-mana,” ucapnya.
Menutup keterangannya, ia menegaskan bahwa pernyataan Benny bukan sekadar salah kaprah, tetapi berpotensi memperlebar jarak psikologis antara Aceh dan pemerintah pusat.
“Sejak dulu rakyat Aceh tidak mudah percaya pada janji pusat. Ucapan Benny hanya membuat keyakinan itu semakin kuat,” pungkasnya. (*)
Editor: Amiruddin. MKReporter: Redaksi
