Banda Aceh – Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil, Safriadi pohan menggelar Konferensi Pers terkait Konflik Buaya dengan Masyarakat Aceh Singkil, Sabtu.
Safriadi menegaskan, pemerintah harus segera mengambil tindakan dan memberikan solusi mengenai kasus konflik satwa liar (buaya) yang sudah berlangsung lama.
“Ditahun 2025 ini saja sudah terjadi terjadi dua kasus yang pertama Kaetek (59 tahun) nyaris tewas diterkam buaya saat mencari siput di tumpukan eceng gondok pada 27 Januari 2025 dan yang kedua Sawiyah (63 tahun), warga Desa Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, hilang diterkam buaya pada 8 Februari 2025,” Kata Safriadi, 8 Februari 2025.
HIMAPAS meminta pemerintah segera membuat papan peringatan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi konflik kemudian mensosialisasikan ke masyarakat yang beraktivitas di daerah yang ditandai tersebut.
“Kami mendesak pemerintah melakukan penghitungan ulang jumlah populasi buaya di Aceh Singkil untuk mengatasi opini yang beredar populasi berlebihan (over population) serta mengontrol populasi nya,” Ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata mengatakan jika Pihaknya masih menunggu turunnya peraturan pemerintah Untuk Tindakan Konservasi agar dapat dikoordinasikan serta mengajak Instansi KKP.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Pasal 5A Kegiatan konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar tertentu di habitat perairan laut yang terdapat di dalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan,” Ujarnya kepada Kantor Berita NOA.co.id, 30 Januari 2025.
Ia menjelaskan, Yang dimaksud dengan “Tumbuhan dan Satwa Liar tertentu di habitat perairan laut” adalah ikan (pisces), udang, kepiting, lobster (crustacea), cumi-cumi, gurita (mollusca), terumbu karang, ubur-ubur (coelenterata), tripang (echinodermata), penyu, buaya (reptilia), paus, lumba-lumba (mamalia), rumput laut (seaweed), dan lamun (seagrass).
Pihaknya juga menyarankan, sambil menunggu peraturan pemerintah tersebut turun, perlu kerjasama dan bergerak bersama mengatasi agar konflik Buaya dan Manusia tidak terulang kembali dan warga nyaman melakukan aktivitas.
“Kita butuh bergerak bersama, baik pusat, daerah sampe ke tingkat desa,” Tutupnya.
Editor: Amiruddin. MK
