Banda Aceh – Layanan keimigrasian menjadi salah satu konter paling ramai di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banda Aceh. Sejak Januari hingga awal November 2025, tercatat sebanyak 5.596 yang mengunjungi konter Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh di MPP. Angka tersebut menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap layanan imigrasi yang kini semakin mudah diakses tanpa harus datang langsung ke Kantor Imigrasi.
Kasubbagian Umum, Kepegawaian, dan Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, Ichdayanti, A.Md, mengatakan bahwa keberadaan konter imigrasi di MPP terbukti memudahkan masyarakat sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintah.
“Pelayanan imigrasi menjadi salah satu layanan yang paling banyak dikunjungi di MPP Banda Aceh. Kemudahannya masyarakat dapat mengajukan permohonan paspor dengan cepat,” ujarnya di Banda Aceh, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, keberadaan layanan imigrasi di MPP menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor tanpa antre panjang di kantor utama. Di MPP, kuota pelayanan dibatasi per hari, begitupun di kantor Imigrasi. Jadi masyarakat tinggal memilih lokasi mana yang paling nyaman.
“Kalau di kantor imigrasi kuotanya sudah penuh, mereka bisa langsung daftar di MPP karena biasanya masih tersedia slot. Ini sangat membantu warga yang butuh layanan cepat,” jelas Ichdayanti.
Ia menambahkan, kehadiran MPP Banda Aceh yang berdiri sejak 2019 merupakan wujud nyata dari transformasi tata kelola pelayanan publik. MPP menggabungkan berbagai layanan pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung sehingga masyarakat dapat mengurus beragam kebutuhan administrasi tanpa berpindah tempat.
“Saat ini ada 33 instansi yang bergabung di MPP Banda Aceh dengan total 158 layanan. Semua dirancang agar masyarakat mendapat kemudahan dan efisiensi dalam mengurus dokumen, termasuk urusan keimigrasian,” jelasnya.
Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, mengatakan bahwa kerja sama dengan DPMPTSP Banda Aceh melalui MPP merupakan bagian dari strategi perluasan akses layanan publik.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin memberikan kemudahan akses layanan paspor bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Dengan hadirnya konter keimigrasian di MPP, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor imigrasi dan bisa mengurus dokumen perjalanan dengan lebih praktis dan efisien,” ungkap Gindo.
Ia menyebut, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Imigrasi Banda Aceh telah menerima 2.750 permohonan paspor di MPP Banda Aceh, sementara di MPP Aceh Besar tercatat 2.692 permohonan. Dari total tersebut, 133 permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Selain pengurusan paspor, kantor imigrasi juga mencatat 445 permohonan izin tinggal kunjungan, 95 izin tinggal terbatas, dan 10 izin tinggal tetap. Capaian tersebut, kata Gindo, menunjukkan kepercayaan publik yang semakin tinggi terhadap pelayanan keimigrasian yang cepat, transparan, dan profesional terutama memanfaatkan layanan yang ada di MPP.
Mal Pelayanan Publik Banda Aceh, yang mulai beroperasi sejak 2019, kini menjadi simbol transformasi birokrasi di ibu kota provinsi. Dengan 33 instansi, 44 konter, dan 158 jenis layanan, MPP menghadirkan kemudahan nyata bagi warga.
Bukan hanya pengurusan dokumen perizinan dan kependudukan, tetapi juga layanan seperti Baitul Mal, BPJS, Perkim, Samsat, hingga BNN turut hadir di satu atap. “Intinya, kami ingin semua urusan masyarakat bisa selesai di satu tempat dengan cepat, mudah, dan transparan,” ujar Ichdayanti menegaskan.
Dengan keberadaan konter imigrasi di MPP, pemerintah berharap masyarakat semakin percaya terhadap pelayanan publik yang modern dan efisien. MPP bukan hanya sekadar gedung pelayanan, tetapi juga cerminan dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan birokrasi yang melayani bukan dilayani.
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
