Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menggandeng Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan Badan Penegakan Hukum Narkotika AS memperkuat kapasitas penelusuran, pemulihan, dan manajemen aset.
“Lokakarya tersebut difasilitasi oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (USDOJ) dan Kantor Pengembangan, Bantuan, dan Pelatihan Kejaksaan Luar Negeri (OPDAT),” Kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui siaran pers, di Jakarta, Sabtu 20 Juli
Langkah tersebut dilakukan empat pihak dari dua negara terwujud dalam kegiatan lokakarya bersama bertajuk “Penelusuran, Pemulihan, dan Manajemen aset”, yang berlangsung selama empat hari, Senin (15/7/2024) hingga Kamis (18/7/2024), di The St. Regis Hotel Jakarta.
Sambungnya, Tessa mengatakan, lokakarya tersebut dibuka oleh Mr. Tomika Patterson dari USDOJ, Mungki Hadipratikto selaku Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, dan Emilwan Ridwan menjabat selaku Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung.
“Topik-topik yang dibahas dalam lokakarya tersebut di antaranya, yaitu mengenai perspektif perampasan aset dalam UU di Amerika dan UU di Indonesia, teknik penelusuran aset, teknik penelusuran pencucian uang melalui mata uang kripto, tata cara mengelola aset-aset kompleks (virtual), bantuan hukum timbal balik antara Amerika dan Indonesia, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Diketahui, ada sejumlah pembicara dalam lokakarya tersebut. Masing-masing kata Tessa, berasal dari The Federal Bureau of Investigation (FBI) AS, KPK, Kejagung, Kejaksaan AS, Atase Siber IRS-CI (Layanan Pendapatan Internal Investigasi Kriminal) Sydney, Divisi Penyitaan dan Unit Internasional dari Layanan Marshal As.
“Lokakarya ini menjadi sangat penting untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran bagi penegak hukum khususnya di kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Indonesia,” tegas Tessa.
KPK dan Kejaksaan RI serta Departemen Kehakiman AS berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dalam penelusuran dan penyitaan aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.
“Lokakarya-lokakarya seperti ini akan terus diselenggarakan untuk membangun kapasitas dan kompetensi penegak hukum serta menjalin hubungan kerja sama yang mendalam di antara penegak hukum,” Tutupnya.
Editor: Amiruddin. MK
