Aceh Barat Daya — Kawasan wisata Krueng Babahrot, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, ramai mendapat sorotan setelah sejumlah pengunjung mengabaikan norma kesopanan dan ketentuan Syariat Islam.
Sorotan itu kemudian mendorong respons dari Dinas Syariat Islam (DSI) dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Abdya.
Namun, respons tersebut baru muncul setelah persoalan perilaku pengunjung di kawasan wisata Krueng Babahrot menjadi perhatian publik.
Karena itu, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan selama ini. Apalagi, peningkatan pengawasan baru setelah kondisi di lokasi mendapat sorotan.
Sebelumnya, pantauan di kawasan wisata tersebut menunjukkan sejumlah perempuan bermain air dengan pakaian ketat dan tidak mengenakan jilbab.
Selain itu, sejumlah pasangan muda-mudi juga terlihat berduaan dengan perilaku yang dinilai berlebihan di ruang publik.
Kondisi tersebut kemudian memicu keprihatinan wisatawan dan warga.
Di sisi lain, masyarakat tidak mempersoalkan keberadaan wisatawan ataupun aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Mereka hanya meminta pengunjung tetap menghormati norma kesopanan dan ketentuan yang berlaku di Aceh.
Wisatawan asal Nagan Raya, Hasral, bahkan meminta DSI dan Satpol PP-WH tidak hanya bergerak ketika persoalan sudah menjadi sorotan.
Menurut dia, pengawasan seharusnya berjalan rutin tanpa menunggu munculnya pemberitaan atau keluhan masyarakat.
“Jangan menunggu viral atau terjadi sesuatu yang lebih serius baru petugas turun. Pengawasan harus sejak awal. Kalau ada yang melanggar, cukup ditegur dan diberikan pemahaman,” kata Hasral, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Hasral, pengawasan rutin lebih efektif daripada menunggu laporan.
Dengan demikian, petugas dapat memberikan teguran dan pemahaman sejak awal sehingga pengunjung mengetahui batasan perilaku ketika berada di tempat umum.
Sementara itu, Kepala Satpol PP-WH Abdya, Hamdi, mengatakan pihaknya segera melakukan pengawasan dan sosialisasi di sejumlah destinasi wisata, termasuk Krueng Babahrot.
“Kita segera melakukan pengawasan dan melakukan sosialisasi langsung di tempat-tempat wisata di Abdya. Salah satunya tempat wisata Krueng Babahrot,” ujar Hamdi.
Selain melakukan pengawasan, Hamdi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan pengelola kawasan wisata.
“Kita juga akan berkoordinasi dengan desa dan pengelola tempat wisata, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah secara bersama-sama,” katanya.
Dengan demikian, Satpol PP-WH menyatakan langkah pengawasan akan melibatkan pihak terkait di tingkat desa hingga pengelola wisata.
Namun, masyarakat kini menunggu pelaksanaan nyata dari rencana tersebut di lapangan.
Pasalnya, setelah Krueng Babahrot ramai disorot, DSI dan Satpol PP-WH Abdya baru menyampaikan langkah peningkatan pengawasan.
Kondisi ini membuat masyarakat berharap pengawasan tidak berhenti sebagai respons sesaat terhadap pemberitaan.
Di sisi lain, Kepala DSI Abdya, Muhammad Rasyid, turut menegaskan kewajiban menjalankan dan menjaga Syariat Islam di Aceh.
“Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan tuntutan dan harapan rakyat Aceh dan diatur oleh undang-undang. Semua kita, rakyat Aceh atau yang berdomisili di Aceh, wajib menjalankan dan menjaganya,” kata Rasyid.
Menurut Rasyid, kewajiban tersebut juga berlaku di ruang publik, termasuk kawasan wisata.
Oleh sebab itu, ia meminta keluarga ikut mengawasi anggota keluarganya ketika berada di tempat umum.
“Kita semua berharap bantuan dari orang tua, suami, agar mengawasi anak dan istri yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.
Bahkan, Rasyid menyampaikan pernyataan keras kepada pihak yang tidak menerima penerapan Syariat Islam di Aceh.
“Yang tidak senang dengan Syariat Islam di Aceh, silakan keluar dari bumi Aceh,” tegasnya.
Selanjutnya, Rasyid mengatakan DSI akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP-WH untuk melakukan pengawasan, razia dan pembinaan terhadap pelanggar Syariat Islam.
“Dinas Syariat Islam akan terus berkoordinasi dengan Pol PP-WH untuk mengawasi dengan melakukan razia-razia dan pembinaan terhadap pelanggar Syariat Islam,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan DSI ingin memperkuat pengawasan bersama Satpol PP-WH.
Meski demikian, masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan tegas, tetapi juga mengharapkan kehadiran petugas secara konsisten di kawasan wisata.
Sementara itu, Asnidar mengatakan masyarakat tidak mempersoalkan keberadaan wisatawan maupun aktivitas ekonomi di kawasan Krueng Babahrot.
Menurutnya, pengunjung tetap dapat menikmati keindahan alam dan pedagang tetap menjalankan usaha.
Namun demikian, semua pihak harus menghormati norma agama, adat dan ketertiban umum.
“Silakan datang berwisata. Silakan menikmati alam dan berjualan. Tetapi ada batas yang harus dijaga. Jangan karena berada di tempat wisata lalu merasa bebas melakukan apa saja,” ujar Asnidar.
Karena itu, ia meminta pemerintah memasang papan imbauan terkait pakaian, perilaku dan ketentuan Syariat Islam di kawasan wisata.
Selain itu, Asnidar mendorong DSI dan Satpol PP-WH menyusun pola pengawasan rutin, terutama pada akhir pekan ketika jumlah pengunjung biasanya meningkat.
“Kalau ada pembiaran, masyarakat bisa menganggap perilaku itu normal. Padahal kita punya adat dan Syariat Islam,” katanya.
Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta petugas memperhatikan saung-saung pedagang di sepanjang aliran Krueng Babahrot.
Pengawasan di lokasi tersebut penting untuk mencegah munculnya aktivitas yang bertentangan dengan norma kesopanan dan ketentuan Syariat Islam.
Pada akhirnya, persoalan Krueng Babahrot bukan sekadar mengenai perilaku sebagian pengunjung.
Persoalan tersebut juga menyentuh efektivitas pengawasan pemerintah terhadap penerapan Syariat Islam di ruang publik.
Krueng Babahrot memiliki potensi sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Abdya.
Oleh karena itu, pengawasan harus berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Masyarakat juga menilai pengawasan tidak boleh hanya muncul ketika kawasan wisata ramai mendapat sorotan.
Sebaliknya, DSI dan Satpol PP-WH perlu menunjukkan pola kerja yang konsisten melalui sosialisasi, patroli, teguran dan pembinaan.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret DSI dan Satpol PP-WH Abdya.
Setelah Krueng Babahrot ramai mendapat sorotan dan kedua instansi baru bicara pengawasan, publik tentu akan melihat apakah janji tersebut benar-benar berlanjut di lapangan.
Sebab, ukuran kinerja bukan hanya terletak pada pernyataan pejabat setelah persoalan mencuat.
Lebih dari itu, masyarakat akan menilai dari seberapa rutin petugas hadir, seberapa cepat mereka merespons potensi pelanggaran dan seberapa konsisten mereka melakukan pembinaan.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
